REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pengamat menilai arah kebijakan nasional menunjukkan tren positif. Terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dan realisasi janji-janji kampanye yang mulai dirasakan masyarakat.
Peneliti Citra Institute, Yusak, menilai Prabowo berhasil menjawab ekspektasi publik pasca dinamika sosial dan politik yang sempat mengemuka pada Agustus lalu. Menurutnya, reshuffle kabine, khususnya penggantian Menteri Keuangan, menjadi momentum penting yang menandai keseriusan pemerintah memperkuat pondasi ekonomi nasional.
“Langkah Presiden Prabowo mengganti Menkeu menunjukkan arah positif. Ia butuh orang-orang seperti Purbaya yang cepat tanggap menerjemahkan gagasan ekonomi-politiknya,” ujar Yusak, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Yusak, di tahun pertamanya Prabowo sudah menunjukkan komitmen merealisasikan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Sekolah Rakyat. Ketiga program tersebut dinilai menjadi simbol upaya pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat akar rumput.
“Masih banyak pekerjaan rumah, tapi secara garis besar, Presiden Prabowo berusaha memenuhi janji kampanyenya. Program-program sosialnya mulai berjalan dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Secara ekonomi, lanjut Yusak, fundamental Indonesia masih sangat kuat di bawah kepemimpinan Prabowo. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga, bahkan menjadi landasan penting untuk melompat ke target pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Yusak menilai, peran Badan Danantara Indonesia (Danantara) akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan aset negara dan menarik investasi strategis.
“Harapan besar ada pada Danantara. Jika dikelola dengan baik, lembaga ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, serta menstabilkan sektor industri,” jelasnya.
Dalam konteks politik dan hubungan internasional, Yusak menilai diplomasi Indonesia di bawah Prabowo cukup diperhitungkan dunia. Ia menyoroti momen Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB yang mendapat perhatian luas, menandakan posisi Indonesia semakin strategis di tataran global.
“Pidato Presiden di PBB yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga paling berpengaruh menunjukkan diplomasi kita makin dihormati,” kata Yusak.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah juga memperkuat stabilitas politik dalam negeri. Pasca kerusuhan Agustus lalu, konsolidasi elite politik dinilai penting agar program-program prioritas tidak terganggu.
“Prabowo perlu merapikan barisan inner circle-nya agar tidak terjadi tarik-menarik faksi. Dukungan elite saja tidak cukup, yang harus diperkuat adalah dukungan rakyat lewat kebijakan nyata,” ujar Yusak.
Meski capaian positif mulai terlihat, Yusak menilai efisiensi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintahan Prabowo. Menurutnya, struktur kabinet yang gemuk harus diimbangi dengan output kinerja yang optimal.
“Idealnya kabinet yang besar berbanding lurus dengan hasil kerja. Tapi realitanya, masih banyak tumpang tindih kewenangan dan rangkap jabatan. Ini yang perlu dibenahi,” kata Yusak.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan merit system dalam pengisian jabatan strategis, baik di kementerian maupun BUMN.
“Reshuffle dan penempatan pejabat harus berbasis kinerja, bukan balas budi politik. Itu tantangan besar Prabowo untuk menjadikan efisiensi birokrasi sebagai realitas, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika