REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku parpol pengusung Ganjar Pranowo masih membuka peluang kerja sama dengan partai politik lain. Termasuk dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat belum mengambil keputusan usai adanya deklarasi Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Saya tidak bisa berandai-andai dengan partai lain ya, tapi kalau mau bergabung ya segera aja tidak apa-apa, soalnya itu yang sudah nelpon-nelpon gitu (dengan Partai Demokrat dan PKS), tapi kan ini baru nelpon," singkat OSO di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengedepankan etika politik dalam menjalin peluang untuk berkoalisi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut dinilainya sudah ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Kubu Ganjar lewat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani diungkapnya sudah mengajak Partai Demokrat bekerja sama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo ketika menemuinya di Pacitan, Jawa Timur.
"Saya harus jujur mengatakan cara seperti itu adalah cara yang baik, sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik Ajakannya juga saya dengarkan tulus dan serius, dilakukan secara terbuka, publik juga tahu, ini kan baik untuk transparansi politik," ujar SBY dalam sambutannya di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).
Tak segan, ia memuji Prabowo dan Puan yang mempunyai etika politik yang baik ketika mengajak Partai Demokrat untuk berkoalisi. Ajakan tersebut juga dilakukan lewat pertemuan terbuka yang diketahui oleh publik.
"Kita sambut dengan baik Mbak Puan, Pak Prabowo, karena respon kita juga positif, kita menghormati, kita menghargai. Bahkan kami bersetuju untuk menjalin komunikasi, kalau tujuannya baik untuk kepentingan bangsa, Demokrat wajib meresponnya dengan baik," ujar SBY.
Etika tersebut justru tak terlihat dari Partai Nasdem dan Anies Rasyid Baswedan. Ketika keduanya jutsu mengambil keputusan sepihak untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadikan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapre).
Padahal sudah ada piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diteken oleh pimpinan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun yang terjadi, ada satu pihak yang seakan kuat sendiri dan mengatur kerja sama politik tersebut.
"Tentang bagaimana nanti kemana kita berada, inilah yang nanti akan kita bicarakan baik-baik. Saya nanti akan sampai di situ," ujar Presiden ke-6 Republik Indonesia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
