REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung etika dalam berpolitik dan menjalin sebuah kerja sama. Apalagi, kerja sama tersebut memutuskan sesuatu yang sangat penting untuk rakyat, yakni penetapan calon pemimpin.
Partai Demokrat sendiri memiliki mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Salah satu poinnya adalah kewenangan keputusan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berada di tangan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa tidak bisa diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang," ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Sejak awal pula, Partai Demokrat telah mengingatkan untuk tidak melakukan fait accompli atau memaksa untuk menerima sebuah keputusan. Padahal dalam sebuah kerja sama dan pengambilan keputusan yang penting membutuhkan rasa saling percaya, juga semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi titik temu perjuangan.
"Bagi kami lebih baik bersepakat untuk tidak bersepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya. Sehingga kami mengimbau, janganlah hal yang besar dikecilkan, sementara hal yang kecil dibesarkan," ujar AHY.
Kini, Partai Demokrat siap membuka ruang komunikasi dengan koalisi yang sudah ada saat ini. Komunikasi tersebut terlebih dahulu akan dibawa ke Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk diputuskan bersama sebelum menjadi keputusan resmi.
"Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik," ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
"Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik," kata wakil ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan, pihaknya menghargai keputusan partai yang memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal itu buntut dari terpilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024.
Dalam momen deklarasi Anies-Cak Imin 'Amin', Anies dalam pidatonya sedikit menyinggung ihwal keluarnya pihak tertentu dari koalisi. Namun, dia tidak gamblang menyebut pihak tersebut.
"Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati, sambil kita mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi, kita bergerak di sini tentang bagaimana Indonesia lebih baik," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
