REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, kronologi pergantian nama koalisi partai politik pendukung capres Prabowo Subianto, dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pemberian nama KIM dilakukan Prabowo setelah Golkar dan Partai Amanat Nasionao (PAN) bergabung dalam koalisi.

Penjelasan itu disampaikan Dasco ketika merespons keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beralih mendukung capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan. Dasco menuturkan, Partai Gerindra dan PKB secara resmi menerima Golkar dan PAN mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 dan bergabung dalam KKIR pada 13 Agustus 2023. 

Bergabungnya dua partai parlemen itu, kata dia, tidak mengubah kerja sama Partai Gerindra dan PKB dalam hal penentuan capres dan cawapres. "Karena baik Partai Golkar maupun PAN menyerahkan pemilihan wapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto," kata Dasco ketika menyampaikan sikap resmi Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023) malam. 

Adapun perubahan nama KKIR menjadi KIM, lanjut dia, terjadi secara spontan saat acara perayaan HUT ke-25 PAN di Jakata pada Selasa (29/8/2023) malam WIB. Ketika itu, Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra menyadari semua partai pendukungnya merupakan bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Kabinet Indonesia Maju. 

Dasco mengatakan, sebelum menyampaikan pergantian nama tersebut dalam pidatonya di HUT PAN, Prabowo secara singkat sudah memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

"(Disampaikan) juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat, dan saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatan," ujar Dasco. 

Dia mengatakan, pemberian nama KIM bukan berarti membubarkan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB. Tidak pula menghilangkan hak PKB karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi. 

"Bahkan dalam pidatonya, Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin," kata wakil ketua DPR RI itu. 

Dasco menambahkan, pihaknya selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elite PKB maupun Muhaimin yang merasa tak pernah diberitahu ihwal pergantian nama koalisi itu. Gerindra juga tak menanggapi elite PKB yang menyebut KKIR bubar. 

Partai Gerindra, kata Dasco, tak menanggapi pertanyaan elite PKB itu demi menjaga soliditas koalisi. "Secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah menghianati dan meninggalkan kawan seperjuangan," ujar Dasco menegaskan. 

Kerja sama Gerindra dan PKB berakhir...

Ikuti Whatsapp Channel Republika