REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri telah menyiapkan rencana pengamanan secara matang dan komprehensif jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-7 September 2023, termasuk dalam kesiapsiagaan guna mengatasi ancaman siber.
"Kami sudah profiling dan memetakan ancaman yang muncul. Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan keamanan siber," ujar Asisten Operasi Kapolri Irjen Verdianto I. Bitticaca dalam Forum Merdeka Barat 9: Road to ASEAN Summit 2023 yang mengangkat tema "Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN" di Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Indonesia resmi menjabat Keketuaan ASEAN 2023 setelah menerima tongkat estafet dari Kamboja di Phnom Penh pada November 2022. Tugas keketuaan ASEAN dipegang Indonesia mulai Januari hingga akhir Desember 2023.
Sedangkan terkait dengan aspek pengamanan, hal yang dilakukan Polri di antaranya fokus pada pengamanan siber sebelum, selama, dan setelah penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN.
Verdianto mengatakan kepolisian perlu memberi perhatian khusus mengingat ancaman siber menjadi salah satu ancaman yang paling serius saat ini. Dia menyampaikan Polri telah menerima laporan dari BSSN terkait potensi ancaman siber yang dapat mengganggu jalannya KTT ke-43 ASEAN.
"Ada beberapa potensi ancaman siber yang perlu kita dalami," kata dia.
Selain pengamanan siber, Polri juga akan melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan lain, seperti demonstrasi, terorisme, dan aksi kriminal lainnya. Khusus demi mencegah aksi unjuk rasa, Verdi menyebutkan akan melakukan pendekatan persuasif.
"Masalah paling unjuk rasa, tetapi mudah-mudahan tidak ada saat waktu pelaksanaan, karena jangan sampai mengganggu konsentrasi. Kita tidak larang, tetapi mungkin dikondisikan, kita akan komunikasikan," paparnya.
Kemudian demi mengurai kemacetan, Polri akan menerapkan sistem tutup buka jalur di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi penyelenggaraan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kemacetan yang akan terjadi.
"Namun, bila ada angkutan penting yang harus lewat pasti kita perbolehkan dan kawal. Seperti sembako, jadi tinggal lapor ke petugas kita izinkan," kata Verdianto.
Selain sistem tutup buka jalur, Polri juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas lainnya, seperti pengalihan arus kendaraan dan pengaturan lalu lintas.
Polri juga akan menempatkan sejumlah petugas di titik-titik keramaian untuk mengatur lalu lintas. "Kami akan melakukan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan. Mengimbau masyarakat untuk turut serta membantu kami menjaga ketertiban lalu lintas," ujarnya.
Secara umum, Verdianto memaparkan Polri akan mengerahkan sebanyak 6.182 personel untuk pengamanan.
Personel Polri tersebut tersebar di DKI Jakarta dan dua daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten, termasuk ditempatkan di 16 hotel, Gedung ASEAN, JCC, TMII serta lokasi-lokasi penyelenggaraan side event.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
