REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah berencana menyiagakan pasukan TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang sempat dilanda krisis pangan beberapa waktu lalu. Hal ini untuk memastikan keamanan tiga distrik yang terjadi bencana kelaparan Agandugume, Oneri, dan Lambewi untuk bisa dipasok bahan makanan jika suatu waktu terjadi krisis pangan.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli, menyebut faktor keamanan sempat menjadi kendala dalam penyaluran pasokan bahan pangan ke lokasi tersebut. Sebab, Distrik Agandugume dikelilingi oleh markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Persoalannya kemudian adalah faktor keamanan. Oleh sebab itu, ke depan dalam jangka pendek, tentara atau TNI diberikan satu wewenang untuk membuat komando statis di sana," ujar Sorni dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Sorni menyebut, perlunya pengawasan pasukan keamanan agar proses suplai bahan pangan ke depan berjalan lancar. Apalagi, pemerintah berencana membuat lumbung pangan di distrik tersebut untuk antisipasi bencana kelaparan tidak berulang.
"Untuk mendrop logistik perlu keamanan karena pesawat dan pilot tidak ada yang berani ke sana. Itu langkah yang jangka pendek," ujar Sorni.
"Khususnya di Agandugume, karena lembah di mana tempat masyarakat Papua yang terjadi kelaparan ada, maka ditempatkan tentara karena di sekitarnya itu adalah markas-markas dari KKB," kata dia menambahkan.
Tak hanya itu, Pemerintah juga bakal memberdayakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menjaga keamanan di Kabupaten Puncak. Babinsa yang diturunkan akan melibatkan masyarakat asli setempat.
"Kemudian, memberdayakan Babinsa dari unsur masyarakat lokal jadi ada hubungan yang lebih baik antara masyarakat di sana supaya untuk antisipasi keamanan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika