REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani angkat bicara terkait pernyataan politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang mengaku siap diberi sanksi oleh DPP PDIP atas sikap politiknya mendukung capres Prabowo Subianto. Muzani membuka pintu untuk Budiman menjadi kader Partai Gerindra apabila mantan aktivis 1998 itu dipecat oleh PDIP.

"Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapa pun. Yang penting satu, menerima dengan semua yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, calon presiden, manifesto perjuangan dan seterusnya," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Muzani menyebutkan, Budiman adalah sosok aktivis yang menginspirasi karena pernah menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Budiman jelang 1998 merupakan aktivis mahasiswa sekaligus Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), salah satu organisasi yang getol berupaya melengserkan Presiden Soeharto.

"(Budiman adalah) sosok anak muda, aktivis yang punya kemampuan dan tingkat integritas yang tinggi, sehingga bagi kami itu sosok yang penting untuk memberikan inspirasi buat kami semua," kata Muzani.

Dalam kesempatan itu, Muzani membantah, acara deklarasi Budiman dukung Prabowo sengaja digelar di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (18/8/2023), untuk menggerus suara PDIP di provinsi tersebut. Sebagai catatan, Jateng selama ini dianggap sebagai 'kandang banteng' karena PDIP, kecuali Pemilu 2009, selalu menang dalam berbagai kontestasi.

"Itu karena Mas Budiman orang Cilacap, Jawa Tengah. Bukan (untuk penetrasi ke basis PDIP)," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Budiman secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap capres Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara bertajuk Deklarasi Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Marnia Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). Acara tersebut turut dihadiri Prabowo.

Padahal, partainya Budiman, PDIP sudah mengusung Ganjar Pranowo. Budiman mengaku siap dijatuhi sanksi oleh DPP PDIP atas langkah politiknya itu. Sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi itu juga mengaku akan mempertanggungjawabkan sikap politiknya.

"Saya siap misal ada sanksi. Tapi saya yakin, saya tak punya prasangka buruk kepada partai PDI Perjuangan," kata mantan anggota Fraksi PDIP DPR tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika