REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, geram dengan permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi yang tak kunjung selesai. Sungai Cileungsi tercemar di beberapa titik, yang diduga akibat pabrik yang buang limbah sembarangan.
Aliran Sungai Cileungsi yang tersambung ke Sungai Bekasi, karena tercemar membuat pelanggan PDAM Tirta Patriot dalam beberapa hari tidak mendapatkan layanan air bersih. Rudy meyakini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor sudah mengetahui siapa terduga pelaku pembuangan limbah tersebut.
Hanya saja, sambung dia, perlu ada keberanian baik dari DLH maupun kepala daerah untuk menindak pabrik yang seenaknya membuang limbah ke sungai. Terlebih, saat ini kursi jabatan kepala DLH Kabupaten Bogor kosong karena pejabatnya baru saja pensiun. Rudy pun mempertanyakan, apakah kepala DLH baru nantinya berani menindak para terduga pelaku pembuangan limbah.
"Ini permasalahannya tidak selesai-selesai, jadi pada saat hari ini Kepala DLH-nya kosong akan ditunjuk orang dan seperti lelang jabatan. Bisa nggak dalam satu tahun tidak ada pencemaran kembali? Pabriknya sudah jelas ada di situ, yang buang limbahnya juga di situ," kata Rudy di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/8/2023).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, isu pencemaran Sungai Cileungsi hanya menjadi konsumsi media yang terus berulang. Apalagi, Sungai Cileungsi yang merupakan hulu dari Sungai Bekasi, diduga menyebabkan pencemaran terhadap PDAM Tirta Patriot. Hal itu lantaran PDAM Tirta Patriot menggunakan air baku dari Sungai Bekasi.
Sehingga ketika tercemar maka yang menjadi korban adalah warga selaku pelanggan PDAM. "Kalau kami pihak DPRD punya kewenangan buat menutup, kami tutup. Kan sudah jelas ada pabriknya, kalau pabriknya susah, salurannya kan ada lima pabrik. Lima-lima nya tutup dulu," ucap Rudy.
Dia menyebut, DPRD Kabupaten Bogor juga telah membuat surat rekomendasi berkali-kali kepada DLH Kabupaten Bogor. Surat rekomendasi yang diberikan pun berisi aduan dari masyarakat terdampak.
"Kita sudah berkali-kali membuat surat rekomendasi. Rekomendasi sudah kami berikan, dari rapat sudah kita berikan, dan dari aduan masyarakat sudah kami berikan. Kepala dinas silih berganti beberapa kali," kata Rudy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
