REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyoroti adanya kelonggaran dalam seleksi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) usai penangkapan DE, terduga teroris yang merupakan pegawai PT Kereta Api Indonesia (KA). DE ditangkap Densus 88 Antiteror Polri karena merupakan target tindak pidana terorisme kelompok media sosial di wilayah DKI Jakarta.

"Mungkin ini ada yang lolos, ada yang lolos sehingga saya (harap) ke dpan tidak ada lagi yang lolos seperti itu," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Kiai Ma'ruf mengatakan, proses seleksi pegawai pemerintah maupun BUMN harus dilakukan secara ketat. Hal ini untuk memastikan tidak ada pegawai yang terpapar paham radikal terorisme lolos sebagai pegawai.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini pun menginstruksikan BUMN maupun kementerian/lembaga lainnya untuk lebih ketat dalam menyeleksi pegawai ke depannya.   "Untuk seleksi masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betu; dilakukan seleksi," ujarnya

Kiai Ma'ruf menjelaskan, pemerintah saat ini telah memiliki strategi dalam menangkal paham radikal yakni melalui kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menurutnya, kontraradikalisasi itu dilakukan oleh semua kementerian lembaga. "Salah satunya itu ketika dia masuk menjadi pegawai, ini diskrining betul supaya memang harus dipastikan bahwa tidak terpapar," ujarnya.

Namun demikian, Kiai Ma'ruf mengapresiasi langkah Densus 88 melakukan penangkapan terhadap DE sebagai antisipasi sejak awal. "Syukur akhirnya dapat terdeteksi sehingga belum banyak, belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif sehingga bisa (ditangani).  Kita sampaikan terima kasih kepada pihak keamanan yang sudah bosan secara cepat untuk mengetahui adanya teroris," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika