REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Nusa Tenggara Barat di bulan Juli kembali mengalami kenaikan dibanding Juni 2023 setelah PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Perdagangan sebanyak 900 ribu wet ton.
Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan, nilai ekspor pada Juli sebesar 84,11 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau mengalami kenaikan sebesar 2.994,52 persen dibandingkan Juni 2023. "Sudah ada ekspor tambang sejak 24 Juli 2023, tapi belum mencapai level sebelum April 2023," ujar Wahyudin di Mataram, Selasa (15/8/2023).
Ia menjelaskan nilai ekspor pada Juli 2023 yang terbesar ditujukan ke Jepang sebesar 65,77 persen, disusul Korea Selatan sebesar 32,28 persen kemudian China yaitu sebesar 0,74 persen. Sedangkan kelompok komoditas ekspor NTB yang terbesar pada Juli adalah barang galian/tambang non migas sebesar 81.394.554 dollar AS atau 96,77 persen.
Selanjutnya perhiasan/permata sebesar 1.729.975 dolar AS atau 2,06 persen, garam, belerang, kapur sebesar 426.520 dolar AS atau 0,51 persen. Kemudian biji-bijian berminyak sebesar 415.536 dolar AS atau 0,49 persen, serta kopi, teh, rempah-rempah sebesar 113.692 dolar AS atau 0,14 persen.
Sementara untuk nilai impor pada bulan Juli 2023 sebesar 92,55 juta dolar AS. Ini berarti impor mengalami kenaikan sebesar 141,98 persen dibandingkan dengan impor Juni sebesar 38,25 juta dolar AS. Impor Juli 2023 berasal dari China sebesar 43,93 persen, Swedia 19,50 persen, Jerman 17,55 persen dan lainnya 19,02 persen.
Kelompok komoditas impor dengan nilai terbesar pada bulan Juli 2023 adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 70,83 persen, mesin/peralatan listrik 16,83 persen, karet dan barang dari karet 7,67 persen, serta kendaraan dan bagiannya sebesar 2,16 persen.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyambut baik atas keluarnya persetujuan izin ekspor 900 ribu wet ton konsentrat dari Kementerian Perdagangan mulai 24 Juli hingga 31 Mei 2024, karena membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah.
"Keluarnya izin itu bagus tentu harapan kita makin memperkuat posisi NTB sebagai yang punya kualitas pertumbuhan ekonomi yang bagus," kata Kepala Biro Perekonomian Setda Pemerintah Provinsi NTB Wirajaya Kusuma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
