REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 81.580.775.411.048.
Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, angka tersebut merupakan hasil pembahasan serta pendalaman di rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pada Rabu (9/8/2023). Nantinya, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara dewan dan Pemprov DKI pada Senin (21/8/2023).
"Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di komisi-komisi," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip pada Jumat (11/8/2023).
Prasetyo mengatakan, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu dengan sebaik mungkin, terutama untuk enam program prioritas. Program itu mencakup, penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.
Politikus PDIP itu mencontohkan program penanggulangan banjir. Prasetyo meminta Pemprov DKI segera mengambil tindakan yang tepat. Salah satunya melakukan pembebasan lahan di kawasan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang kawasan itu kerap kebanjiran ketika hujan turun akibat meluapnya aliran Kali Pulo.
"Saya pernah ke situ, itu memang harus segera di eksekusi (pembebasan lahan). Jadi, kali ditutup tanggul, tapi bawahnya ngerembes. Akhirnya ada orang meninggal di situ," ujar Prasetyo.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan Pemprov DKI sepanjang 2024 sebesar Rp 72,32 triliun. Angka itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 52,36 triliun, pendapatan transfer Rp 19,25 triliun, serta pendapatan daerah yang sah Rp 722,12 miliar.
"Dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,23 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 5,41 triliun," kata Michael.
Sementara itu, untuk postur belanja dengan nilai Rp 71,81 triliun, diproyeksikan untuk belanja operasi Rp 58,84 triliun, belanja modal Rp 11,47 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 1,17 triliun, dan belanja transfer Rp 318,31 miliar. Kemudian, pengeluaran pembiayaan Rp 9,76 triliun yang terdiri penyertaan modal daerah (PMD) Rp 7,90 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang jatuh tempo Rp 1,86 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
