REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengaku bersyukur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah disahkan. Saleh memastikan UU tersebut sudah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Terutama organisasi profesi dan organisasi lainnya.
"Kami berharap UU ini segera menciptakan transformasi kesehatan di Indonesia yang paripurna sebab di antara target yang ingin didapat memang transformasi itu, misalnya dalam bidang SDM kesehatan, kita berharap keterpenuhan dokter umum dan spesialis di Indonesia itu bisa terwujud," ujarnya, dalam keterangan, Kamis (10/8/2023).
Ia menambahkan, UU Kesehatan diklaim untuk menciptakan kompetisi yang sehat antara penyelenggara pendidikan dari universitas dan dari rumah sakit. Terutama dari dokter spesialis.
"Dokter spesialis di Indonesia sangat kurang, dengan adanya formulasi ini diharapkan akan ada percepatan transformasi itu segera meningkatkan rasio keterpenuhan dari nakes seperti itu," ujar mantan ketua Pemuda Muhammadiyah itu.
Menurut dia, tak ada pihak yang dominan dalam UU Kesehatan. Sehingga, semua pihak bisa berperan aktif. "Perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan medis itu semakin baik karena dalam UU ini aturan pidana dan juga ketentuan perlindungan nakes yang bertugas jelas, jadi tak boleh dikriminalisasi, jadi mereka yang sedang mengabdi bisa dilindungi, nggak boleh polisi langsung menangani tapi harus Majelis Kehomatan Kedokteran, jadi seperti itu," kata dia.
Saleh berharap, rumah sakit swasta yang dikelola ormas seperti Muhammadiyah bisa semakin baik. Hal itu karena sekarang rumah sakit boleh bekerja sama dengan berbagai pihak terutama dokter spesialis yang belum ada di Indonesia.
"Itu bisa kerja sama dengan luar negeri, tapi dengan ketentuan yang sudah ada dalam UU ini. Jadi ini akan meningkatkan kompetensi dan kompetisi yang sehat karena bisa jadi dokter lokal akan belajar. Dan semua rumah sakit akan meningkatkan kualistasnya dan efeknya akan dirasakan masyarakat secara luas," tegas dia.
Ia menambahkan UU Kesehatan juga melindungi masyarakat sampai kepada pembiayaan. "Jangan sampai pembiayaan pelayanan kesehatan itu naik, karena itu seluruh transformasi kesehatan dalam UU itu seluruh pelayanan kesehatan mengacu pada sistem gotong royong dalam BPJS Kesehatan," ujarnya.
Menurut Saleh, BPJS Kesehatan diharapkan bisa mengatur seluruh pembiayaan kesehatan menjadi seimbang. Sehingga, di samping peningkatkan mutu dan kualitas, di lain pihak UU Kesehatan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan tidak merogoh kocek terlalu dalam.
"Karena dalam konteks perlindungan kesehatan itu UUD dan Konstitusi kita sudah menjamin bahwa seluruh warga negara kita berhak pelayanan kesehatan," kata dia.
Ia pun berharap organisasi profesi yang ada sekrang bisa menyesuaikan aktivitasnya dengan apa yang diatur dalam UU Kesehatan. "Ini penting menyesuaikan dengan UU ini," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
