REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhud Aliyudin, meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Hal itu buntut dari pernyataan Joko terkait pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) di bawah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) 'salah sejak lahir'.
"Saya ingin mempertanyakan pernyataan Saudara Sekda (DKI) muncul di media ramai yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome itu sudah salah sejak lahir.," kata Suhud saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2024 yang dihadiri Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
"Saya kira ini pernyataan yang perlu kami pertanyakan atau saya pertanyakan sebagai anggota dewan atau wakil masyarakat," ujar Suhud menambahkan.
Dia menilai komentar Sekda Jokowi sangat kontradiksi dengan upaya pembangunan di Jakarta yang sudah melalui proses yang panjang. Apalagi, pembangunan JIS dan revitalisasi TIM dilakukan bersama seluruh stakeholder terkait, mulai pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
"Dan setelah pelaksanaan pun itu kan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat baik, WTP (wajar tanpa pengecualian)," ucap Suhud.
Dia mengaku, terlepas dari berbagai perdebatan teknis yang ada, sebaiknya Pj Heru mengevaluasi hal itu secara serius. Pasalnya, pernyataan Sekda Joko bisa memicu kegaduhan di masyarakat.
"Karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita sama-sama ingin membangun, melanjutkan pembangunan jakarta dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita. Untuk itu dalam kesempatan ini saya meminta Pak Pj Gubernur untuk mengevaluasi Pak Sekda, dan jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," kata Suhud.
Sekda Joko Agus Setyono mengatakan, memang sejak awal, pembangunan JIS dan revitalisasi TIM sudah salah. Bahkan, kata dia, hasil pembangunan dua fasilitas olahraga lainnya di Jakarta juga tidak menghasilkan pendapatan bagi Jakpro.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023) malam WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
