Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham mendorong agar Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar. Ada empat hal yang membuat dirinya mendorong agar Airlangga mundur dari posisi tersebut.
"(Pertama) Untuk DPD I kesadaran bersama untuk memahami kondisi objektifnya Partai Golkar hari ini, dilihat dalam beberapa hal, kepemimpinan tidak lagi produktif," ujar Idrus di sebuah restoran kawasan Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu.
Kedua, kini Airlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian terseret kasus dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Menurutnya, hal tersebut semakin membuat Partai Golkar dalam situasi politik yang bermasalah.
Ketiga, Airlangga seakan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindunginya terkait kasus yang menimpanya. Padahal pernyataan Jokowi sudah jelas, para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju harus taat terhadap proses hukum yang berlaku.
"Kemudian yang keempat, yang saya katakan tadi, yaitu negosiasi-negosiasi politik yang dilakukan itu cenderung manipulatif dalam arti untuk memproteksi diri," ujar Idrus.
Kejaksaan Agung (Kejakgung) mendalami peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan penanggulangan kelangkaan minyak goreng di Indonesia periode 2021-2022. Tim penyidik juga mendalami peran sentral menteri rangkap Ketua Umum Partai Golkar tersebut, menyangkut kebijakan pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang menjadi sebab terjadinya kelangkaan, dan pelambungan harga tinggi minyak goreng di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
