REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham mendorong agar Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar. Ada empat hal yang membuat dirinya mendorong agar Airlangga mundur dari posisi tersebut.

"(Pertama) Untuk DPD I kesadaran bersama untuk memahami kondisi objektifnya Partai Golkar hari ini, dilihat dalam beberapa hal, kepemimpinan tidak lagi produktif," ujar Idrus di sebuah restoran kawasan Senayan, Jakarta.

Kedua, kini Airlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian terseret kasus dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Menurutnya, hal tersebut semakin membuat Partai Golkar dalam situasi politik yang bermasalah.

Ketiga, Airlangga seakan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindunginya terkait kasus yang menimpanya. Padahal pernyataan Jokowi sudah jelas, para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju harus taat terhadap proses hukum yang berlaku.

"Kemudian yang keempat, yang saya katakan tadi, yaitu negosiasi-negosiasi politik yang dilakukan itu cenderung manipulatif dalam arti untuk memproteksi diri," ujar Idrus.

Ia pun mendorong seluruh DPD Partai Golkar melihat empat fakta tersebut. Jangan sampai keempat hal tersebut terus berlanjut dan membuat partai berlambang pohon beringin itu tak produktif jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kalau inginnya teman-teman (DPD) menunggu tersangka dulu (baru mengganti ketua umum), kalau gitu kan kasian. Airlangga ditersangkakan dulu mereka baru mau, berarti kan sama dengan mendoakan itu, tidak boleh," ujar mantan Menteri Sosial itu.

Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hadirnya Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung (Kejakgung) sebagai saksi adalah bentuk ketaatan terhadap hukum.

Menurutnya, tak ada kaitannya antara pemanggilan tersebut dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digulirkan oleh pihak yang bukan merupakan bagian dari partainya.

"Kita tidak melihat seperti itu, bahwa hal tersebut sesuatu yang memang dilakukan memenuhi panggilan kemarin kan itu kan sebagai warga negara yang taat," ujar Jerry saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

"Sebetulnya biasa-biasa saja kan, tidak bisa dikait-kaitkan itu saya pikir dengan isu munas. Itu sesuatu yang tidak perlu kita tanggapi ya, tentunya ya namanya ada panggilan, dipenuhi, dan juga tidak ada apa-apa, biasa saja," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika