REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, menyerukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada negara-negara di kawasan ASEAN. Hal itu dia sebut perlu dilakukan untuk merespons bonus demografi di ASEAN.
"Sudah saatnya bagi kita untuk mengirimkan pesan yang lebih kuat kepada masyarakat ASEAN tentang kebutuhan mendesak untuk memberikan pengalaman belajar terbaik bagi anak-anak kita sejak dini. Karena dengan membangun generasi penerus masa depan, kita mempersiapkan masa depan ASEAN yang lebih baik,” ujar Nadiem dalam siaran pers, Kamis (27/7/2023).
Hal itu dia sampaikan ketika memimpin pertemuan meja bundar Perhimpunan Menteri Negara-negara ASEAN tentang Layanan dan PAUD pada South East Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE). Diadakan di bawah Keketuaan ASEAN Indonesia, acara itu merupakan bagian dari upaya Indonesia menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan.
“Saya ingin menggarisbawahi tiga aset utama negara anggota ASEAN. Pertama, stabilitas regional, kedua, pertumbuhan ekonomi, dan ketiga, bonus demografi,” kata Nadiem.
Dia mengatakan, pertumbuhan bonus demografi di kawasan ASEAN merupakan janji bagi dunia untuk masa depan yang lebih cerah. Menurut dia, generasi ke depan akan menjadi kunci penting dari perjalanan ASEAN untuk menjadi pusat pertumbuhan global. "Merupakan tanggung jawab kita sebagai menteri pendidikan untuk menggerakkan upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas anak-anak kita,” kata Nadiem.
Nadiem menambahkan, peran penting dan dampak jangka panjang dari layanan dan pendidikan anak usia dini telah diakui secara luas. PAUD merupakan dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan, keberhasilan pendidikan, serta produktivitas ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
"Mempertimbangkan bonus demografi ASEAN, menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di tahun-tahun awal kehidupannya merupakan investasi yang bermakna untuk pertumbuhan dan kemajuan kawasan," jelas dia.
Filosofi partisipasi dari bawah ke atas dan tindakan kolektif itu dia sebut telah memungkinkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan terpadat di Asia Tenggara mentransformasi sistem pendidikan secara signifikan. Lebih khusus lagi kualitas pembelajaran, ketersediaan dan akses, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kemitraan lintas sektoral, kolaborasi sekolah-keluarga, inovasi digital, dan pengelolaan keuangan.
“Kita membutuhkan transformasi bottom up yang berkelanjutan dalam sistem pendidikan kita. Untuk itu kami menjadikan kebijakan Merdeka Belajar menjadi gerakan massal guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memungkinkan aksi kolektif dalam membawa perubahan yang esensial dan berskala besar,” lanjut Nadiem.
Sebagai wujud komitmen Indonesia, pertemuan meja bundar tingkat menteri pendidikan ASEAN diikuti dengan peluncuran Scoping Studies of ECCE Policies in Southeast Asia yang diprakarsai oleh Indonesia. Hasil penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang berbagai strategi yang diterapkan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan anak usia dini.
"Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan kita sebagai bangsa yang berkembang dan menjadi bagian dari komunitas internasional," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
