REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Nawir Arsyad Akbar
Pengamat dari lembaga Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan tidak ada bedanya dengan petugas partai koalisi perubahan. Hal ini karena penentuan calon wakil presiden (cawapres) Anies harus tetap seizin dan restu dari koalisi mulai Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Opini itu disampaikan Adi merespons kriteria tambahan untuk cawapres dari Anies Baswedan yang mendapat kritikan dari Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengkritik kriteria "0", yakni sosok yang berani dan tak bermasalah dinilai justru membingungkan dan menimbulkan polemik.
"Nggak ada beda bedanya Anies dengan yang lain, dalam tanda kutip petugas partai juga pada akhirnya. Anies juga petugas partai karena Anies tidak bisa sesuka hati pilih cawapres sendiri. Jangankan sebut nama, tambah kriteria saja diprotes," ujar Adi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Adi mengatakan, Anies harus mulai menyadari, sekalipun bukan dari partai, dirinya tidak lepas dari kepentingan partai koalisi perubahan. Sebab, ketiga partai ini masing-masing memegang peranan penting dalam tiket pencapresan Anies. Karenanya, Anies tidak bisa sepenuhnya bebas memilih cawapres tanpa seizin dari partai koalisi.
"Anies nggak bisa semau-mau sesuai dengan kepentingan pribadinya tanpa kesepakatan, tanpa restu, tanpa ada persetujuan partai perubahan," ujarnya.
Adanya ketidaknyaman dari Nasdem ini juga kata Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini membuktikan jika penunjukan cawapres ditentukan oleh Anies sendiri sebatas retorika. Sebab, adanya kritikan ini mengartikan secara faktual Anies tidak bisa memilih cawapres sesuai selera dan sekehendak hatinya sendiri.
Dia melanjutkan, dalam kasus ini padahal Anies baru menambahkan kriteria bukan menyebut nama cawapres.
"Kriteria ini kan hal yang normatif mudah diucapkan dan tidak mengikat. Nah ini belum pada level mention dan sebut nama, itu akan menimbulkan kerumitan-kerumitan yang tentu tidak mudah kalau sudah mention nama terikat," ujarnya.
"Intinya Anies tidak bisa melampaui kekuatan dan kepentingan partai pendukungnya. Anies harus sadar dia itu itu bukan elite partai maupun bukan ketum partai," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
