Beberapa materi muatan penting RUU MPR

Dalam rapat pleno tersebut, Prof Gayus mengusulkan beberapa materi muatan penting yang harus ada dalam UU MPR. Pertama adalah terkait pengaturan dengan UU itu sendiri. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan penggunaan kata “dalam undang-undang” dan “dengan undang-undang” memiliki makna yang berbeda. Dalam undang-undang berarti materinya diatur dalam suatu undang-undang bersama dengan materi muatan lainnya, sehingga menjadi salah satu bagian dari undang-undang. Namun penggunaan kata dengan undang-undang, berarti diatur dengan UU tersendiri yang terpisah dari undang-undang tentang DPR RI dan DPD RI.

Kedua, terkait kedudukan dan wewenang MPR. Menurut Prof Gayus, MPR harus dikembalikan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai primus inter pares (first among equals). Argumentasinya bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD sehingga penggabungan anggota kedua lembaga tersebut seharusnya melahirkan lembaga yang lebih tinggi.

Selain itu, dari segi wewenangnya, MPR memiliki kewenangan untuk memutuskan proses impeachment yang diputuskan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, mestinya didasarkan pada hierarki yang lebih tinggi membatalkan atau menguatkan putusan lembaga yang lebih rendah.  

Ketiga terkait kewenangan dan tugas tambahan. Prof Gayus menilai sebagai lembaga yang berwenang membentuk UUD, maka MPR harus diberi wewenang untuk melakukan interpretasi terhadap UUD 1945.

MPR dapat diberikan kewenangan dan/atau tugas yang pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945 namun memiliki korelasi dengan kewenangan lain yang dimilikinya yang bersifat implied authority seperti melakukan penafsiran atas pasal-pasal dalam konstitusi, melaksanakan Sidang Tahunan MPR, dan menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Keempat, terkait sidang tahunan MPR. Bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945, maka sudah seharusnya MPR melaksanakan sidang tahunan MPR untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UUD 1945 negara oleh lembaga-lembaga negara lain dan khususnya lembaga pemerintah. Artinya, MPR juga memiliki fungsi pengawasan sebagaimana halnya DPR. Fungsi pengawasan yang dimiliki MPR adalah mengawasi pelaksanaan UUD 1945 oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA).

Kelima, terkait penyusunan PPHN, menurut Prof Gayus, dalam UUD 1945 MPR juga berwenang menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Konsep baru GBHN adalah Pokok-Pokok Haluan Negara. “Saya sangat sepakat bahwa penguatan MPR diwujudkan dalam penguatan wewenang, termasuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara,” katanya.

Usulan penting lainnya adalah terkait wewenang MPR. Prof Gayus mengusulkan dua tambahan wewenang baru MPR selain wewenang yang sudah ada, yakni wewenang memberikan tafsir konstitusi dan menetapkan peraturan MPR.

Sebelumnya MPR telah memiliki 6 wewenang yakni mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Kemudian, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua.

Lalu terkait tugas MPR, dalam revisi UU tentang MPR, Prof Gayus mengusulkan 5 tambahan tugas MPR yakni memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR. Lalu mengevaluasi dan meninjau mengevaluasi dan meninjau pelaksanaan Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR, menetapkan pokok-pokok haluan negara, memberikan keterangan yang bersifat penafsiran terhadap UUD 1945 dalam pengujian UU terhadap UUD oleh MK, dan menyelenggarakan sidang tahunan.

Dalam usulan naskah akademik RUU MPR, Prof Gayus juga memberikan masukan terkait alat kelengkapan MPR, mekanisme pemberhentian pimpinan MPR, dan kode etik anggota MPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika