REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil studi menemukan semakin minimnya partispasi publik saat ini. Menurut Peneliti Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Fikom Unpad), Detta Rahmawan, sepanjang 2021-2023, terdapat berbagai isu publik di media dan media sosial ada yang bertahan dan tenggelam.
Kesimpulan itu berdasarkan perbincangannya dengan perwakilan ormas, mahasiswa, media jurnalis, hingga akademisi. Detta menilai, saat ini, terjadi penyempitan ruang sipil untuk berpartisipasi.
"Misalnya, kita liat ruang sipil untuk partisipasi. Kita alami penyempitan ruang sipil dari organisasi Civicus, Lokataru, PSHK dan Safenet," ujar Detta dalam Diskusi Publik: Mengajak Warga Cawe-Cawe Isu Publik Menuju 2024' yang digelar virtual di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Studi juga menemukan tidak sedikit warga yang merasa takut menyampaikan aspirasinya di ruang publik. Hal itu karena adanya konsekuensi eskalasi kekerasan fisik maupun non fisik seperti peretasan di media sosial hingga doxing jika mengeluarkan pendapatnya.
"Jadi untuk warga yang mencoba kritis ada potensi chilling effect, alih-alih berparitispasi mereka bahkan enggan mengemukakan pendapat ya jadi itu jadi kondisi ruang sipil yang kurang baik," ujarnya.
Detta menilai, minimnya partisipasi publik menjadi masalah serius di Indonesia. Apalagi, ada kecenderungan partisipasi publik yang dilakukan Pemerintah bersifat administratif. Dia mencontohkan, kebijakan yang diklaim telah melalui proses penyerapan aspirasi publik, tetapi justru diketahui publik setelah ramai diberitakan.
"Kami memonitor berbagai kebijakan yang dapat pro kontra reaksi keras selama 2020 hingga 2022 misalnya dan ada pola yang didapat biasanya yang kemudian partisipasi publik didengar dan kemudian diterima, atau isu publik yang berubah karena pastisipasi publik itu biasanya yg mudah dipahami dan sifatnya populis," ujar Detta.
Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat Hidayat mendorong diikutsertakannya masyarakat dalam berbagai isu-isu publik. Hal itu penting untuk mengurangi kesalahpahaman, ketidakpahaman maupun gagal paham terhadap isu tertentu. Karena itu, Dadang mendorong, keikusertaan partisipasi masyarakat dalam isu publik menuju 2024.
Tentu saja keikutsertaan tidak hanya kuantitatif, tetapi juga juga berkualitas. "Dalam memastikan publik ikut, partisipasi yang berkualitas artinya dalam konteks ruang publik, publik bisa menyampaikan secara benar dan tepat salurannya agar jangan salurannya tertutup," ujar Dadang.
Dia juga menyoroti alasan mengapa isu publik tidak lagi dibicarakan oleh masyarakat. Salah satunya, karena pengungkapan isu selama ini hanya yang keluar dari elite politik. Sehingga seolah-olah publik sebagai publik yang pasif dan hanya tinggal mendengarkan serta mengikuti arus.
"Jika benar jika publik belum cawe-cawe isu publik menuju 2024 khususnya terkait event politik pemilu barangkali ini perlu kita dorong paling tidak kampus tidak mnjadikan ini jangan di tataran akademik, atau perkuliahan tetapi juga dalam diskusi-diskusi," ujar Dadang.
Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Bivitri Susanti menyoroti partai politik yang sangat gencar hanya berkomunikasi dengan warga menjelang pemilihan umum (pemilu). Namun, saat musim pemilu telah berlalu, parpol tidak lagi melibatkan warga dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan publik.
"Karena partai politik itu putus hubungan dengn kita, sangat-sangat jarang bahkan saya mau bilang nggak ada partai politik yang terus-menerus berkomunikasi dengan kita warga biasa di luar pemilu. Kecuali kalau kita elite, tetapi sangat jarang partai politik yang tetap mau blusukan ke kampung-kampung kalau bukan zaman-zaman Pemilu," ujar Bivitri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
