Belum lagi terkait isu yang beredar soal jual beli kursi sekolah negeri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini yang menjegal kesempatan banyak anak yang seharusnya berhak mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

"Memang kita nih sebagai orang tua miris aja, kenapa sih sistem penerimaan SMP itu jadi kayak gini. Kita ada istilah katanya bukan rahasia umum ada jual kursi, kita tahulah, tapi kita kan nggak mau didik anak kita seperti itu," ujarnya.

Herdiansyah merupakan salah seorang wali calon siswa SMP yang anaknya tidak bisa masuk SMP negeri jalur zonasi. Ia telah mencoba tiga sekolah negeri di Depok, tapi karena letak sekolah dinilai terlalu jauh dari rumah, anaknya tidak bisa lolos PPDB jalur zonasi.

"Di SMP 4 sempat masuk ke dalam web terus terlempar, jaraknya kalau dari aplikasi PPDB itu 1,5 kilometer. Terus saya coba lagi yang kedua, ke SMP 3 Depok, jarak dari rumah melalui aplikasi 1,6 (kilometer), itu juga terlempar. Terus terakhir kemarin sore saya majuin lagi pilihannya ke SMP 22, jaraknya sekitar 1,9 (kilometer), kelempar juga," katanya.

Orang tua siswa lain, Saani, berharap agar sekolah negeri di Depok bisa diperbanyak. Banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dikatakannya adalah karena jumlah sekolah negeri di Depok yang sangat minim.

"Ya kalau memang mau menerapkan zonasi, sekolah negerinya harus ditambah seperti Jakarta. Jangan pake kebijakan latah, sekolah negerinya masih sedikit dibanding jumlah penduduk. Ya, pake seleksi nilai aja biar fair," ujarnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Bogor Bima Arya baru-baru ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah rumah di sekitar SMAN 1 Bogor untuk mengklarifikasi soal alamat pendaftar calon peserta didik dan kartu keluarganya (KK). Dari sidak tersebut ditemukan adanya dugaan manipulasi KK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika