Ahad 09 Jul 2023 06:18 WIB

KSP Klaim Kunjungan Jokowi di Papua Tunjukkan Situasi Kondusif

Presiden Jokowi mendorong langkah negosiasi untuk pembebasan pilot Selandia Baru.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo
Presiden Jokowi saat meninjau perhelatan Papua Street Carnival di kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (7/7/2023).
Foto: Dok Republika.co.id
Presiden Jokowi saat meninjau perhelatan Papua Street Carnival di kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, pada Jumat (7/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theo Litaay menilai, kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga hari di Papua menyentuh berbagai aspek. Mulai dari pembangunan kesejahteraan hingga keamanan, termasuk dalam kaitan penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air.

“Ini semakin menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian, dukungan dan pendampingan bagi kemajuan pembangunan dan keamanan di wilayah Papua,” kata Theo, dikutip dari siaran pers KSP pada Ahad (9/7/2023).

Baca Juga

Dari konteks pembangunan kesejahteraan, Jokowi hadir dan meresmikan Bandar Udara Ewer, di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Keberadaan Bandar Udara ini pun diharapkan bisa membuka akses bagi masyarakat setempat untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, Jokowi juga meresmikan Papua Street Carnival dan Festival Danau Sentani, di Kabupaten dan Kota Jayapura, serta melakukan panen jagung, di kawasan food estate, di Kabupaten Keerom. Menurut Theo, kegiatan Presiden yang intensif dan luas ini menunjukkan situasi di wilayah Papua sangat kondusif bagi investasi dan kegiatan perekonomian.

“Sekaligus memberikan penguatan tentang political will (keinginan politik) pemerintah pusat yang tidak pernah berhenti memberikan perhatian kepada pembangunan kesejahteraan di Papua,” ujarnya.

Sementara terkait aspek keamanan terutama kasus penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Merthens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Theo menegaskan bahwa Jokowi tetap mendorong langkah-langkah negosiasi dalam penanganan kasus tersebut. Arahan Presiden ini disampaikan pada rapat terbatas yang digelar di Papua, Kamis malam (6/7/2023).

“Negosiasi ditangani oleh pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Nduga,” kata Theo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement