REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK–Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia menyebut ada banyak mahasiswa Universitas Indonesia (UI) selama ini mendapatkan keringanan biaya kuliah, bahkan ada mahasiswa yang ditetapkan UKT-nya Rp 0. Pernyataan ini dikatakannya sebagai respons atas ramainya isu biaya kuliah di UI yang tinggi.
Menurutnya, UKT calon mahasiswa disesuaikan dengan kondisi penanggung biaya, entah itu orang tua atau wali. Camaba bahkan bisa mendapatkan UKT Rp 0 jika kondisi ekonomi penanggung biaya memang sesuai persyaratan.
"Kalau yang manjadi penanggung biaya, karena kan bisa jadi orang tuanya nggak ada. Boleh jadi yang menanggung biaya itu kakek, bisa nenek atau om tante. Nah, itu kita melihat kepada kesanggupan penanggung biaya ini dalam membayarkan sejumlah dukungan finansial yang kita minta tadi," jelas Amelita Lusia kepada Republika.co.id, Jumat (7/7/2023).
Amelita menjelaskan, banyak mahasiswa yang awalnya ditetapkan di UKT tinggi, seperti dari belasan juta menjadi hanya beberapa juta atau bahkan ratusan ribu. "Intinya tidak seperti yang banyak diberitakan," katanya.
Dia meyakinkan, tim Pokja UKT UI berupaya maksimal untuk menetapkan biaya UKT yang paling sesuai kondisi calon mahasiswa. Bahkan jika calon mahasiswa tersebut masih merasa berat setelah adanya penetapan, seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, kampus mencarikan sponsor untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang bersangkutan.
"Kan sayang sekali, sudah masuk UI yang merupakan salah satu kampus terbaik, malah tidak bisa kuliah karena biaya. Jadi jangan ragu dengan proses yang dilakukan," ujarnya.
Sementara Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut akan ada aksi besar-besaran jika kampus tidak kunjung menanggapi serius polemik biaya kuliah yang dikeluhkan mahal. Sejauh ini ada 800 calon mahasiswa dari SNBP yang mengeluhkan biaya UKT mahal.
"Saya minta kampus buat respons, karena mahasiswa sedang berkonsolidasi, mahasiswa sedang solid-solidnya sekarang. Mahasiswa sudah sama-sama mengarahkan pandangannya ke rektorat. Kalau tidak direspons, akan ada gerakan besar, aksi besar penolakan akan kepemimpinan rektorat," jelas Melki Sedek Huang, Kamis (6/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
