REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda mengatakan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap terjaga. Salah satunya dengan memunculkan sebanyak mungkin calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal tersebutlah yang menjadi landasan PKB dan Partai Gerindra yang meneken kerja sama politik pada Agustus 2022 lewat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Meskipun makin banyak calon, akan menyulitkan satu koalisi langsung meraih 50 persen plus satu suara pada kontestasi nasional mendatang.
"Oh itu (lebih dari dua pasangan capres-cawapres) beresiko jangka panjang, karena putaran pilpres harus dua kali, tidak masalah. Kalau itu bagian yang harus kita lakukan dalam rangka tidak terjadi polarisasi," ujar Huda di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/7/2023).
PKB disebutnya memiliki rekam jejak yang baik dalam mengikuti pilpres sejak era reformasi. Siapapun sosok atau koalisi yang didukung partainya pasti menang dan menjadi presiden terpilih.
"Sejarah membuktikan, satu-satunya parpol usai reformasi, di mana PKB masuk dalam koalisi pasti menjadi penentu kemenangan., itu penting. Penting, karena sejarah yang ngomong ini, fakta," ujar Huda.
Ia juga menyampaikan komitmen pihaknya dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra. Sebab, Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar adalah dua sosok saling membutuhkan untuk Pilpres 2024.
"Prinsipnya Pak Prabowo dan Gus Imin ini sama-sama saling membutuhkan. Tadi saya ceritakan di depan, Pak Prabowo punya kepentingan buat untuk dapat elektoral tinggi di Jawa Timur dan kebetulan saja gitu PKB termasuk yang menguasai di sana, figur Cak Imin menguasai di sana," ujar Huda.
"Karena pemilu, dari pilpres ke pilpres Pak Prabowo selalu kurang angka sekitar sembilan sampai 10 juta, dan itu ada di Jawa Timur dan PKB bisa berkontribusi kuat di sana," sambungnya.
PKB dan Partai Gerindra juga sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Namun, KKIR disebut juga masih menunggu langkah dari kompetitornya pada Pilpres 2024.
"Karena sekali lagi dari tiga figur yang sekarang, publik memberikan respon dan pilihannya belum ada yang memenuhi yang ke psikologis kemenangan 51 persen. Bahkan 40 persen pun belum nyampe, artinya semua poros baik PDIP, poros kami, poros misalnya Nasdem," ujar Ketua Komisi X DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
