REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil sebagai Bakal Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo. Hasto mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Kegiatan groundbreaking monumen Plaza Bung Karno di Taman Saparua, Kota Bandung, Rabu (28/6/2023).
Terkait balas pantun dengan Hasto tersebut, Ridwan Kamil mengatakan budaya pantun adalah budaya Indonesia. Karena, Bung Karno menceritakan di Trisakti-nya.
"Budaya yang berkepribadian, dan itu memang adab dari tamu dan adab dari tuan rumah, saling mendoakan, mengapresiasi. Sehingga pantunnya Pak Hasto tentu saya balas dengan sebaik-baiknya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil
Saat ditanya apakah siap mendampingi Ganjar, Emil mengatakan hal itu doa. Jadi kalau doa tentu diaminkan saja. Walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup, ia taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar.
"Sehingga apa pun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik untuk semuanya," katanya.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Hasto sempat menyelipkan pantun pada akhir kata sambutannya.
Dalam pantun tersebut, Hasto menyebut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
"Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi, Bacawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini," ujar Hasto pada Rabu (28/6).
Setelah menyampaikan kata sambutan, Hasto kemudian turun dari panggung. Sementara Ridwan Kamil hanya menanggapi pantun yang disampaikan Hasto dengan senyuman.
Selanjutnya, giliran Ridwan naik ke atas panggung. Ridwan Kamil pun lalu membalas pantun dari Hasto. Ridwan mengaku terkejut sekaligus mengucapkan terima kasih atas pantun yang disampaikan oleh Hasto. "Sangat menyenangkan pantunnya, dan mengagetkan," katanya.
"Burung Cendrawasih, Burung Bango indah warnanya. Terima kasih Mas Hasto atas pantun-pantunnya," kata Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika