Keanehan-keanehan dalam proses hukum sebenarnya sudah dirasakan sejak awal. Misal, saat kuasa hukum meminta agar nama korban tidak ditampilkan dalam website SIPP, yang terjadi justru sebaliknya. Lalu, pada sidang kedua, yang rencananya dilakukan pada 30 Mei 2023, ternyata diundur menjadi 6 Juni 2023.
“Setelah melihat nama korban muncul dalam aplikasi, Kami juga bersurat kepada pengadilan agar nama korban tidak dimunculkan. Namun yang terjadi nama terdakwa yang hilang, nama korban masih muncul. Kok seolah-olah yang dilindungi privasinya adalah terdakwa, bukan korban yang jelas-jelas dirugikan jika data pribadinya tersebar,” jelas dia.
Keluarga korban juga sempat mengeluh mengenai kondisi persidangan yang seperti dijelaskan kakak korban dalam cuitannya. Oleh sebab itu, kuasa hukum akan mengirimkan laporan pada instansi terkait atas keaehan-keanehan yang terjadi.
Setelah berdiskusi panjang, kuasa hukum dan keluarga memutuskan untuk membuka kasus itu secara publik. Langkah itu dilakukan dengan harapan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas untuk memantau proses peradilan.
“Betul, itu keputusan kami. Pengacara sudah berusaha keras di dalam persidangan. Keluarga berharap dengan melapor ke posko PPA Kejaksaan, kami akan mendapatkan rekomendasi yang adil dan fair. Ternyata tidak, saya dimarahi karena lapor. Jika keadilan di PN Pandeglang tidak kami dapatkan, ya sudah biar kita gelar kebenaran di Twitter,” ujar Iman, kakak dari korban yang cuitannya viral.
Pria yang berstatus sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) itu juga menyayangkan respons Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Untirta yang dia nilai lamban dalam menangani kasus itu. Di mana, laporan sudah disampaikan sejak Januari 2023 lalu dan Februari 2023 pihaknya sudah memenuhi undangan pihak satgas.
“Namun setelah itu tidak ada kabar lagi. Baru muncul malam tadi menghubungi setelah viral. WA saya tidak dibalas selama tiga bulan. Memang harus viral dulu,” ungkap Iman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
