REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sebanyak 19 pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dinyatakan telah melanggar aturan kerja selama Penegakan Disiplin Aparatur Daerah (PDAD). Sehingga, semua pegawai tersebut dikenakan sanksi administrasi dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kabid Pembinaan Satpol PP Kabupaten Bogor, Prayoga Santoso menyebutkan, ke-19 pegawai itu terdiri atas 18 orang aparatur sipil negara (ASN) dan satu tenaga kontrak. Saat ini, pihaknya sedang menggencarkan PDAD di lingkup Pemkab Bogor.
Menurut Yoga, saat dilakukan pemantauan, ditemukan beberapa pelanggaran yang dapat ditindak sesuai dengan wewenang yang berlaku, seperti memberikan sanksi administratif. Pelanggaran yang dilakukan, seperti keluar dari kantor pada jam kerja tanpa dilengkapi surat tugas.
"Sebagian besar keluar kantor di jam kerja tapi tidak dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, dan ada juga soal kelengkapan berpakaian seragam (seperti memakai sandal, harusnya kan bersepatu)," ujarnya di Cibonong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.
Yoga menjelaskan, para pegawai yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi yang berbeda. Mulai dari diberikan laporan tertulis kepada tempatnya bekerja hingga pemotongan tunjangan kinerja.
"Kalau sanksinya untuk yang ASN dari BPKSDM yaitu bisa berupa pemotongan tunjangan kinerja, dan kalau non-ASN diberikan surat atau laporan tertulis ke SKPD-nya masing-masing," jelasnya.
Yoga mengatakan, PDAD dilakukan guna meningkatkan disiplin dan kinerja ASN. PDAD bagi ASN bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan.
Yoga menyebut, PDAD dilakukan mulai dari pengawasan dan juga penindakan terhadap kegiatan ASN guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. "Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakdisiplinan oleh ASN, instansi terkait dapat melakukan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Dengan adanya gerakan tersebut, Yoga berharap, tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat. Sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak di wilayah Pemkab Bogor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
