REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/6/2023) siang. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dalam pertemuannya ini Presiden meminta Menteri LHK agar mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang lebih panjang pada tahun ini.
“Jadi Bapak Presiden minta Kementerian LHK mengantisipasi hal ini dengan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi terkait,” kata Bey kepada wartawan, dikutip Sabtu (17/6/2023).
Berdasarkan prediksi BMKG, kata Bey, musim kemarau pada tahun ini diperkirakan akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
“Bapak Presiden mengingatkan juga bahwa musim kemarau di tahun ini akan lebih panjang karena BMKG sudah memberikan prediksi bahwa pada tahun 2023 ini akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari pada tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dalam pertemuan ini Presiden juga membahas terkait masalah polusi udara di Jabodetabek yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Terkait hal ini, kata Bey, Menteri LHK Siti pun melaporkan mengenai alat-alat monitoring polusi udara yang dimiliki.
Selain itu, Siti juga melaporkan terkait agenda KTT Iklim COP28 yang akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab (UEA) pada akhir tahun. “Menteri LHK melaporkan COP28 yang akan dilaksanakan di UEA pada akhir tahun dan juga melaporkan tentang alat-alat monitoring polusi udara yang dimiliki,” kata Bey.
Sebelumnya, BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya. Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Adapun puncak musim kemarau 2023 diprediksikan terjadi di Agustus 2023
“289 ZOM atau sejumlah 41 persen wilayah memasuki musim kemarau maju atau lebih awal dari normalnya. 200 ZOM atau 29 persen wilayah memasuki musim kemarau sama dengan normalnya. Dan, 95 ZOM atau 14 wilayah memasuki musim kemarau mundur atau lebih lambat dari normalnya,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Senin (6/3/2023).
Karena itu, Dwikorita mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan masyarakat agar lebih siap mengantisipasi kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dibanding biasanya.
“Wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan air bersih. Perlu aksi mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan akan jauh lebih kering dari tiga tahun terakhir,” jelasnya.
Pemerintah daerah dan masyarakat, lanjutnya, dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika