REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan bahwa kontribusi uang pajak masyarakat telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Hal ini disampaikan Supendi di Makassar pada Kamis.

Menurut Supendi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas strategis seperti Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Jalan Tol Makassar–New Port, Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, serta Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone.

Proyek Pembiayaan Syariah

Supendi menambahkan bahwa pembangunan ini merupakan hasil pengelolaan pajak yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Dana pajak juga digunakan untuk proyek pembangunan di Sulsel yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen pembiayaan syariah ini telah berperan penting dalam mendukung proyek yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Beberapa proyek yang didanai melalui SBSN antara lain pembangunan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, jalan layang Tompo Ladang, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Toraja Utara, serta pembangunan Bypass Mamminasata yang memperlancar mobilitas di kawasan metropolitan Makassar.

Pentingnya Belanja Negara

Lebih lanjut, Supendi menjelaskan bahwa belanja pemerintah, baik dari pusat maupun transfer ke daerah, diarahkan untuk membiayai berbagai sektor strategis yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan umum, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, kesehatan, serta bidang keagamaan.

Pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk kegiatan perlindungan lingkungan hidup, penyediaan perumahan dan fasilitas umum, hingga program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Supendi, belanja negara memiliki peran vital dalam mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan melalui kepatuhan pajak. "Pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud partisipasi aktif dalam membangun negeri. Melalui pajak, kita semua turut berkontribusi dalam menciptakan fasilitas publik yang lebih baik dan mempercepat kemajuan daerah," ucapnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika