REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengusulkan agar pembangunan jalan layang nontol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara yang telah mangkrak sejak 2015 untuk bisa dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menyarankan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono melanjutkan proyek yang dibangun pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut.

Meski begitu, Gembong mengakui, pembangunan JLNT Pluit akan berat kalau menggunakan APBD 2024. "Harus dilanjutkan. Kita minta Pak Pj meng-connect-kan semua jalan yang belum connect," kata Gembong di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Gembong menyayangkan, fasilitas yang dibangun dengan dana corporate social responsibility (CSR) pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu mangkrak bertahun-tahun. Sehingga, saat ini, kondisi jalan layang itu seperti tidak terurus dan berupa onggokan beton saja.

Baca: Trotoar Depan Kedubes AS Dibuka, Pj Heru Ucapkan Terima Kasih

Terlebih, JLNT itu sempat menjadi lokasi tempat tinggal pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), karena memang tidak bisa dilintasi kendaraan. "Prinsipnya bagaimana onggokan beton ini dilanjutkan dan dimanfaatkan masyarakat," tutur Gembong.

Adapun mengenai anggarannya, Gembong menyarankan Pemprov DKI untuk mencari skema pendanaannya. Karena pembangunan JLNT Pluit menggunakan dana pengembang, sebaiknya kelanjutannya tetap diupayakan tetap tidak menggunakan APBD. "Tahun depan lah dirumuskan kajiannya. Kalau APBD keberatan, jangan lah," ujar Gembong.

Sebelumnya, pantauan Republika.co.id di lokasi JLNT Pluit pada Selasa (30/5/2023) siang, jalan layang yang ditargetkan sepanjang 10,1 kilometer (km) tersebut terlihat baru membentang sekitar tiga km. Semuanya berada di atas Jalan Pluit Barat Raya. Namun, sudah delapan tahun terakhir, tidak ada aktivitas sama sekali di JLNT Pluit.

Baca: Kualitas Udara di Jakarta Buruk, Pj Heru Ajak Ganti ke Kendaraan Listrik

Ikuti Whatsapp Channel Republika