REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) selama tahun 2023 sudah berjalan pada jalur yang tepat. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan data karhutla tiga tahun terakhir yang merupakan musim kemarau basah.
Edy mengungkapkan berdasarkan data karhutla yang terus dimonitor Posko Karhutla Provinsi Kalteng sampai awal musim kemarau Dasarian II Juni 2023, diketahui jumlah hotspot yang terdeteksi sebanyak 1.129 hotspot atau sekitar 26 persen dari rata-rata hotspot tiga tahun terakhir. Kemudian jumlah kejadian karhutla yang dilaporkan sebanyak 192 atau sekitar 32 persen dari rata-rata kejadian tiga tahun terakhir, sedangkan luas karhutla yang ditangani 389,08 hektare atau sekitar 50 persen dari rata-rata luas karhutla yang ditangani tiga tahun terakhir.
Sedangkan berdasarkan analisis citra oleh Kementerian LHK, lanjut Wagub, luas karhutla seluas 1.096,27 hektare atau sekitar 26 persen dari rata-rata luas karhutla tiga tahun terakhir. Memperhatikan data-data tersebut, Wagub Edy Pratowo percaya, dengan sinergisitas dan soliditas semua, penanggulangan karhutla yang dilaksanakan ini bisa mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap Tahun 2023.
Sementara itu, untuk pengendalian karhutla tahun 2023, Pemprov Kalteng kata Edy telah mengalokasikan DBH-DR (Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi) sebesar Rp 83 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk pencegahan, pemadaman, penanganan pascakarhutla, patroli, operasi pencegahan dan pemadaman oleh satgas (melibatkan masyarakat peduli api) dan belanja sarana prasarana yang akan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten dan kelompok Masyarakat Peduli Api.
"Selain langkah tersebut, Pemprov Kalteng juga telah mencadangkan anggaran BTT sebesar Rp 107 miliar, yang salah satunya untuk penanganan darurat bencana karhutla jika terjadi," ujarnya.
Untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla di kabupaten/kota prioritas rawan karhutla, Pemprov Kalteng menurutnya telah mengaktifkan sebanyak 35 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla sejak 31 Mei 2023, dengan Personel dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA)/Relawan, yang setiap harinya bertugas melaksanakan patroli, sosialisasi, deteksi dini dan pemadaman dini terhadap karhutla, sehingga penanganan karhutla di tingkat tapak dapat lebih efektif.
"Mengenai kesiapan personel satgas karhutla Provinsi Kalteng, berdasarkan pendataan kami diperkirakan sebanyak 10.654 orang, berasal dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, MPA dan Relawan lain, serta Tagana. Semua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan siap melakukan penanganan karhutla, sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Pada bagian lain, Wagub berterima kasih kepada Kepala BNPB yang telah mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalteng, melalui bantuan 2 unit helikopter patroli yang sekaligus dapat melakukan waterbombing. Operasi akan diprioritaskan untuk penanganan karhutla pada ring satu ibu kota Provinsi.
Sebagai informasi, BNPB juga memberikan dukungan sarana prasarana pemadaman karhutla untuk kebutuhan setidaknya 27 Regu, dengan nilai bantuan sekitar Rp 13,9 miliar. Bantuan peralatan ini akan didistribusikan ke kabupaten/kota untuk dapat dioptimalkan dalam penanganan karhutla di tingkat kelompok masyarakat.
“Dengan adanya dukungan helikopter dan sarana prasarana pemadaman karhutla, berarti dua dari empat permohonan kami ke pemerintah pusat telah terpenuhi. Oleh karena itu, sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan BNPB ke Provinsi Kalimantan Tengah," ungkap Edy.
Pada bagian akhir sambutannya, Wagub menyatakan, Pemprov Kalteng mengajukan kembali permohonan kepada Kepala BNPB, yaitu Dukungan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). "Informasi awal akan ada operasi TMC dukungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada tanggal 25 Juni-6 Juli 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi setelah itu kami mohon dukungan BNPB untuk kelanjutan operasi TMC di wilayah Provinsi Kalteng," ujarnya.
Selanjutnya, dukungan Operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP) Untuk Operasi Pemadaman Darat yang dilakukan Personil Korem 102/Panju Panjung, Kepolisian Daerah Kalteng.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Suharyanto dalam arahannya meminta agar pemerintah daerah melakukan Apel Kesiapsiagaan secara rutin setiap minggu. “Karhutla menjadi atensi langsung Presiden, Jangan lengah. Bentuk Satgas, dan lakukan patroli secara rutin,” katanya.
Ia juga meminta semua pihak terkait untuk terus memantau prediksi cuaca, titik-titik panas, dan tinggi muka air tanah gambut yang dikeluarkan oleh BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM. Ia juga meminta pemda dan pihak terkait melakukan identifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan udara
"Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat," kata Kepala BNPB dalam siaran persnya.
Jenderal bintang dua ini berharap jajaran yang terlibat dalam penanganan karhutla untuk meningkatkan koordinasi pentahelix agar penanganan karhutla efektif dan efisien. "Terakhir saya meminta agar penegakan Hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan aturan regulasi yang tegas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
