REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Para pengusaha kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta memperhatikan aspek kemitraan dan pembedayaan masyarakat sekitar areal perkebunan. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan program Pemerintah yang telah ditetapkan.
Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo perusahaan besar swasta (PBS) yang berhimpun dalam Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) harus menjadi perusahaan mitra dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Lebih lanjut Wagub mengatakan, selain keterlibatan dalam program PSR, Gapki juga ikut terlibat dalam penyelesaian lahan-lahan/kebun sawit milik PBS, koperasi/kelompok, kebun swadaya yang terindikasi kawasan hutan. Selain itu juga ikut dalam penyelesaian konflik lahan/kebun atau masyarakat yang saling menguntungkan dengan mengedepankan mufakat musyawarah.
"Tidak kalah penting juga peduli terhadap bencana alam yang terjadi di Kalimantan Tengah dan daerah-daerah sekitar perusahaan misalnya banjir, karhutla, angin-topan maupun bencana lainnya,” imbuh Wagub ketika membuka Musyawarah Cabang V Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalteng Tahun 2023, yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (15/6/2023), dalam siaran persnya.
Kegiatan ini mengusung tema “Gapki Siap Bersinergi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Pola Kemitraan Menuju Kalteng Berkah”. Melalui kegiatan ini, Edy berharap menjadi salah satu instrumen untuk memantapkan peran organisasi Gapki sebagai wadah bagi anggota/perusahaan terhadap usaha industri kelapa sawit khususnya di Kalteng.
Waguh menambahkan, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153 ribu kilometer persegi atau jauh lebih luas dibandingkan Pulau Jawa. Berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) ada di dalamnya, termasuk lahan usaha perkebunan industri kelapa sawit yang dimiliki dan dikelola oleh para pengusaha/investor koperasi/kelompok pekebun, pekebun swadaya mandiri dan kebun kemitraan/eks plasma dengan perusahaan kelapa sawit.
Diakuinya, pengalaman menunjukkan bahwa usaha ini tetap berjalan bahkan berkembang melalui program-program keberlanjutan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak/stakeholders dalam upaya menata dan mengelola perkebunan sawit.
“Saya berharap kepada para pengurus Gapki Cabang Kalimantan Tengah yang terpilih nanti dapat memperhatikan beberapa hal, diantaranya dukungan dan kesepahaman bersama antarpusat dan daerah untuk memanfaatkan dan mendorong realisasi alokasi Dana Bagi Hasil Sawit (DBH-Sawit) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk peningkatan penanganan aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya),” ucap Wagub.
peran perkebunan khususnya kelapa sawit bagi Pemerintah...
Ikuti Whatsapp Channel Republika