REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Budayawan Betawi, Ahmad Dahlan, mengaku tidak mempermasalahkan pencalonan orang dari luar Kota Depok menjadi wali kota. Menurutnya, undang-undang secara jelas membolehkan setiap warga negara untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

"Saya melihat di undang-undang kan, sah-sah saja siapa juga yang mau nyalon, karena memang diperbolehkan untuk wali kota itu di luar KTP Depok. Kita sebagai warga Depok nggak bisa menolak kalau memang ada partai yang mendukung," kata Ahmad Dahlan yang juga merupakan ketua umum Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD), Senin (12/6/2023).

Dia melihat ada beberapa orang yang seakan ketakutan jika ada orang luar Depok yang maju Pilkada. "Nggak perlu ketakutan, nggak perlu fobia, saya sih bebas-bebas saja ya," katanya.

Ahmad Dahlan juga mengaku tidak khawatir terkait kelestarian budaya Betawi di Depok jika nanti dipimpin oleh orang yang bukan dari suku Betawi, bahkan bukan orang Depok. Ia percaya, Betawi sebagai suku terbanyak di Depok disebut akan terus lestari, baik dari sisi budaya atau keseniannya.

"Setiap daerah itu punya tradisi-tradisi, punya adat istiadat, punya bahasa, punya budaya, jtu nggak bisa diubah, nggak bisa ditukar dengan siapapun kepala daerahnya. Siapa pun kepala daerahnya, harus mengikuti budaya yang ada. Misal, orang dari Jawa ingin mengganti jadi tradisi Jawa, ya nggak bisa, karena penduduk aslinya penduduk Betawi," ujarnya.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, diwacanakan maju dalam Pemilihan Wali Kota Depok yang akan datang.

Dalam pernyataan terbaru, Kaesang bahkan telah mengatakan siap untuk menjadi Depok pertama atau wali kota Depok. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan relawan Ganjar Pranowo Center telah secara terbuka mendukung Kaesang sebagai calon wali Kota. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika