REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan bakal segera berkoordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) DKI Jakarta soal diblokadenya akses trotoar yang berada di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akses jalur pedestrian ditutup, sehingga pejalan kaki harus lewat bahu jalan.
Padahal di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan mulai depan Kementerian ESDM hingga kantor Wakil Presiden (Wapres) RI, warga bebas mengakses trotoar yang nyaman. Namun ketika tepat berada di depan gedung Kedubes AS, jalur pedestrian ditutup portal. Dinas Bina Marga DKI mendapat informasi, penutupan jalur itu terkait dengan keamanan.
"Memperhatikan animo dan aspirasi masyarakat untuk dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS maka kami akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Baca: Koalisi Pejalan Kaki Desak Trotoar di Depan Kedubes AS Dibuka
Penutupan trotoar di depan gedung Kedubes AS terjadi sudah bertahun-tahun. Bahkan menurut informasi Koalisi Pejalan Kaki, penutupan akses fasilitas publik tersebut sudah dikeluhkan sejak zaman Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Hanya trotoar di depan Kedubes AS yang diblokade di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara trotoar-trotoar lainnya, termasuk di kawasan Istana Wakil Presiden yang bersebelahan dengan Kedubes AS, bisa diakses pejalan kaki.
Wiwik mengatakan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengaku sudah mendapatkan informasi dan keluhan, terutama dari para pejalan kaki. Dalam waktu dekat, sambung dia, masalah tersebut diharapkan bisa menemui solusinya.
Dia menyampaikan, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan instansi terkait membahas masalah itu. "Intinya jawabannya seperti apa, akan dikoordinasikan kembali ya," tutur Wiwik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika