Ahad 04 Jun 2023 14:50 WIB

Cak Imin Bertemu Hasto, PKB Ungkap Ada Salam Khusus dari Megawati   

PKB tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP

Rep: Nawir Arsyad Akbar / Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar ditemui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto pada Jumat (2/6/2023). Pertemuan terjadi sebelum PDIP menerima kunjungan PAN.
Foto: Dok. Republika
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar ditemui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto pada Jumat (2/6/2023). Pertemuan terjadi sebelum PDIP menerima kunjungan PAN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda mengungkapkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menemui Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Pertemuan tersebut terjadi sebelum PDIP menerima kunjungan Partai Amanat Nasional (PAN) pada Jumat (2/6/2023). 

"Saya tidak tahu persis, yang jelas Pak Hasto menyampaikan salam dari Bu Mega untuk Gus Imin," ujar Huda saat dikonfirmasi, Ahad (4/6/2023). 

Baca Juga

PKB, jelas Huda, tak menutup peluang bergabung dengan PDIP. Namun dia menegaskan, saat ini partainya solid bersama Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). 

"Prinsipnya PKB tetap solid dengan Gerindra, tapi kan tentu tidak menutup komunikasi dengan partai lain, termasuk PDIP," ujar Huda. 

Meski tak tahu persis pembahasan tersebut, dia menilai bahwa PKB dan PDIP membahas perkembangan politik terkini. Apalagi keduanya juga merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Sebagai partai sesama koalisi pemerintahan dan sudah lama bermitra ya berdiskusi terkait dengan situasi politik menjelang pendaftaran pasangan presiden dan wapres. Ya kira-kira saling update," ujar Huda. 

"Ya banyak hal yang menarik. Peta politik dinamis, masih akan terus dinamis," sambung Ketua Komisi X DPR itu. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan sebuah koalisi harus memiliki kekuatan di DPR yang juga besar. 

Pihaknya sendiri ingin agar koalisinya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memiliki 50 persen plus satu di lembaga legislatif itu. 

Arahnya memang dukungan dari rakyat di dalam pilpres harus senafas dengan dukungan dari DPR berupa kekuatan 50 persen plus satu. 

“Guna memastikan efektivitas jalannya pemerintahan presidensial," ujar Hasto usai acara Pendidikan Kebangsaan dan Pelatihan Dakwah Digital Tahun 2023. 

PDIP sendiri mengaku terus berkomunikasi dengan partai politik lain, meskipun diakuinya kebanyakan dilakukan secara tertutup. "Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan," ujarnya.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement