Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mengaku tak tahu persis kronologi kasus dugaan korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di kementeriannya. Sebab, kata dia, kasus tersebut terjadi sebelum dia dilantik menjadi Mensos pada 23 Desember 2020.
"Karena ada kasus ramai, saya mencoba nanya, 'ini sebelumnya ceritanya kaya apa?" Tapi tidak ada yang bisa menjawab karena para pejabatnya sudah pada ganti, sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa," ujar Risma di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).
Lalu, kata Risma, dia meminta Sekretaris Jenderal Kemensos untuk membuat kronologis berdasarkan surat-surat yang ada di kementeriannya. Hingga akhirnya kronologis tersebut terkumpul dan kemudian didapatkan lini masa kronologis terakhir jatuh pada 30 September 2020, tiga bulan sebelum dirinya dilantik. Pada tanggal tersebut, tercatat ada Teguran dan Arahan Pelaksanaan Percepatan Penyaluran Bansos Beras.
"Jadi karena kan saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa cerita. Memang kalau nurut ini saya juga bingung. Karena 'ini opo ya kok ada di dua dirjen.'kaya gitu loh," kata Risma.
Meski sudah mendapatkan kronologi berdasarkan surat-surat yang ada di Kemensos, Risma mengaku tidak tahu menahu ke mana saja surat-surat tersebut dikirimkan. Berdasarkan kronologi yang dia dapatkan itu juga ditemukan sudah ada pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos terkait kasus dugaan korupsi bansos tersebut dan sudah ada hasil evaluasinya tertanggal 2 September 2020.
"Kalau saya melakukan undur harus memeriksa, maaf itu akan buang-buang energi karena harus mundur. Sudah banyak orang-orang ini dimutasi. Karena PR di Kemensos banyak," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
