REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menilai penggunaan dana desa telah membawa dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Semakin besar dana desa dikucurkan, semakin besar maka kemakmuran semakin terwujud.

Sejak pertama kali diluncurkan, kata Gus Imin, program ini menjadi salah satu tonggak kemandirian dari pembangunan masyarakat. Desa tidak lagi dianggap sebagai daerah pinggiran, tetapi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan.

"Desa terbukti telah mampu mengelola dana desa dengan baik, untuk pembangunan desa sebagaimana amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dan saat ini semua percaya bahwa desa mampu mengelola anggaran desa dengan baik," kata Gus Imin saat menjadi keynote speech seminar bertajuk “Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam Kerangka Undang-undang Desa,” di Ujung Semi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (18/5/2023), seperti siaran pers yang diterima Republika.co.id.

Gus Imin berujar, semua pihak bisa melihat apa yang telah desa lakukan pada masa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Saat itu ansos-bansos turun dengan cepat dan tepat sasaran melalui dana desa. Terbukti dana desa menjadi bantalan ekonomi yang kuat di tengah krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. "Tentunya hal tersebut tidak lepas dari pengelolaan dan penyaluran yang baik dari seluruh kepala desa se-Indonesia,” tuturnya.

Sebab itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut pembangunan akan sukses jika dana desa dapat tersalurkan pada tingkat yang paling ujung dari pembangunan yaitu di desa. "Jadi semakin banyak dana desa yang dikucurkan, maka kemakmuran akan semakin terwujud," katanya.

Dalam seminar yang dihadiri sejumlah stakeholder desa yang terdiri kepala desa dan pendamping lokal desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendamping Lokal Desa se-Jawa Tengah, Gus Imin sempat bertanya kesanggupan kepala desa jika mengelola dana desa hingga Rp 5 miliar.

“Jika nanti dana desa menjadi Rp 5 miliar itu masih enteng, tetapi jika Rp 10 miliar. Tentu hal ini membutuhkan kecerdasan dari pada kepala desa untuk mengelolanya,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika