REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin, menyoroti efektivitas program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). Daniel menekankan, setengah permasalahan Indonesia berada di desa.

Sehingga penyelesaian masalah desa menjadi kunci mengurangi pengangguran dan masalah sosial di kota. "Kalau setengah permasalahan di desa ini bisa terselesaikan, berarti setengah permasalahan di Indonesia ini juga selesai," ujar Daniel kepada awak media di Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Daniel mempertanyakan efektivitas Dana Desa (DD) yang telah berjalan lebih 10 tahun. Termasuk berapa persen desa yang berhasil memanfaatkan DD dan jumlah kepala desa yang terjerat masalah hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Anggota Fraksi Golkar DPR itu menilai penting adanya konsolidasi dan pendampingan yang lebih baik agar program DD tidak menimbulkan masalah baru. "Kita juga ingin tahu tingkat efektivitas dari DD ini seperti apa. Dari tahun 2015 ya, tingkat efektivitasnya seperti apa. Berapa persen desa yang sudah berhasil dengan digelontorkannya dana desa. Berapa orang kepala desa yang terjerat permasalahan hukum karena permasalahan DD ini," jelas Daniel.

Wasekjen Fungsi Elektoral 2 DPP Partai Golkar tersebut juga turut menyoroti biaya besar menjadi kepala desa (kades) yang bisa memicu penyalahgunaan DD. "Menjadi kepala desa itu kalau didapil saya, itu biayanya enggak sedikit, Pak. Mungkin ini bisa dikoordinasikan dengan kementerian yang lain yang membuat regulasi ini. Enggak cukup Rp 1-2 miliar untuk menjadi kepala desa, Pak," ucap Daniel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika