REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Hakim agung nonaktif Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati membantah telah menerima uang 80 ribu dolar Singapura untuk mengurus perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Ia pun meminta majelis hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum.
"Maka dapat dinyatakan tidak terbukti (uang 80 ribu dolar Singapura), oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan," ujarnya saat membacakan nota pembelaan secara daring di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (17/5/2023).
Sudrajad membantah tuduhan telah membeli logam mulia dari uang suap. Ia mengeklaim pembelian barang tersebut menggunakan dana warisan keluarga. "Pembelian logam mulia dari warisan. Tidak dapat disimpulkan uang pembelian uang hasil pengurusan perkara," ujarnya.
Ia meminta majelis hakim yang diketuai Ketua PN Bandung Joserizal untuk membebaskan dirinya dari segala dakwaan. Selain itu ia pun meminta segera dibebaskan.
Sebelumnya, hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) dituntut hukuman penjara 13 tahun. Ia terbukti menerima suap secara bersama-sama untuk kasasi Koperasi Simpan Pinjam Intidana yaitu pembatalan homologasi.
"Menjatuhkan pidana kepada Sudrajad Dimyati dengan hukuman pidana penjara 13 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan penjara," ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan berkas tuntutan setebal 800 halaman di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/5/2023).
Selain itu, jaksa menuntut pidana tambahan yaitu terdakwa harus mengganti uang 80 ribu dolar Singapura kurun waktu satu bulan setelah vonis. Apabila tidak dapat dibayar maka harta kekayaan dirampas dan jika tidak bisa dipenuhi dipidana empat tahun.
"Tambahan pidana pengganti uang 80 ribu dolar Singapura selambatnya satu bulan. Apabila tidak bisa membayar maka dirampas harta kekayaan apabila tidak ada dipidana empat tahun," katanya.
Ia meminta majelis hakim yang diketuai Joserizal memutuskan terdakwa Sudrajad Dimyati bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak korupsi bersama-sama. Terdakwa dinilai melanggar pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Wawan melanjutkan yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu merusak kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Sedangkan yang meringankan terdakwa sopan, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.
Ia mengatakan tuntutan dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada, pemeriksaan 19 orang saksi di persidangan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Sebelumnya, Sudrajad Dimyati didakwa jaksa penuntut umum menerima suap sebesar Rp 80 ribu dolar Singapura untuk penanganan perkara kasasi terhasap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dengan pengaju perkara Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma. Dana tersebut diberikan oleh pengacara mereka Yosep Parera dan Eko Suparno melalui anggota kepaniteraan Desy Yustria, Muhajir Habibie dan Elly Tri Pangestuti.
"Pada tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di Lantai 11 Gedung Mahkamah Agung RI, Elly Tri Pangestuti menerima uang yang menjadi bagian terdakwa dan Elly dari Muhajir yang dimasukan dalam goodie bag warna pink berisi dua amplop yaitu satu amplop berisi 80 ribu dolar Singapura untuk terdakwa dan 10 ribu dolar Singapura untuk Elly," ujar jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan.
Jaksa menuturkan total dana yang diberikan pengacara kepada Desy Yustria sebesar Rp 200 ribu dolar Singapura. Uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi terdakwa yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 agar perkaranya dikabulkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika