REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar
Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, menilai, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bisa dilihat dari tiga perspektif.
Pertama, pertemuan tersebut bisa dibaca sebagai pertemuan dua sahabat lama yang sama-sama lama berkiprah dalam panggung politik dan kepartaian di Indonesia.
"Sebagaimana kita tahu, LBP merupakan salah satu elite Golkar dan Surya Paloh dulu juga pernah berkiprah di Golkar, meski sekarang sudah menjadi Ketua Umum Partai Nasdem," kata Nyarwi kepada Republika, Ahad (7/5/2023).
Kedua, pertemuan keduanya juga bisa mengindikasikan baik Luhut maupun Surya Paloh sama-sama punya agenda politik dan kebangsaan jelang Pilpres 2024 mendatang. Menurut Nyarwi, keduanya memiliki tawaran-tawaran agenda yang hendak dibicarakan dan negosiasikan, baik terkait politik kebangsaan maupun politik elektoral.
"Terkait dengan pembahasan politik elektoral, misalnya, soal siapa saja yang potensial menjadi sosok capres dan cawapres dan siapa saja yang layak didukung dalam perspektif masing-masing. Tentu secara detail yang lebih tahu apa seperti apa agenda mereka, ya mereka berdua masing-masing atau orang-orang yang ada di lingkaran dekatnya," ujarnya.
Kemungkinan ketiga, pertemuan keduanya juga menandakan bahwa kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh semakin nyata menjelang Pilpres 2024 mendatang. Nyarwi menilai pintu komunikasi politik Surya Paloh secara langsung kepada Presiden Jokowi tampaknya kian sempit.
"Keberadaan LBP dalam pertemuan tersebut juga bisa kita baca sebagai representasi dari orang dekat Presiden Jokowi. Kita tahu LBP sudah lama menjadi orang dekat kepercayaan presiden Jokowi," tuturnya.
Namun demikian ia melihat agenda yang dibawa Luhut ketika bertemu Surya Paloh, tidak lepas dari agenda besar presiden Jokowi. Bahkan, menurutnya, bukan tidak mungkin Luhut mendapatkan penugasan dari Presiden Jokowi untuk menemui Surya Paloh.
"Paling tidak menyampaikan pesan-pesan dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh," tuturnya.
Dosen Komunikasi Politik UGM itu mengatakan sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres awal Oktober 2023 lalu, hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi makin memudar, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Namun demikian ia tak yakin pertemuan tersebut bermaksud menggoyang peta bursa tiga capres hari ini (Ganjar, Prabowo dan Anies), sehingga hanya dua capres tanpa Anies.
"Apakah pertemuan keduanya dapat mewarnai bursa cawapres yang potensial mendampingi masing-masing tokoh tersebut, kalau itu menurut saya masing memungkinkan terjadi. Namun, pertemuan tersebut saya kira belum mampu mengerucutkan bursa pasangan koalisi parpol ataupun pasangan capres-cawapres, karena saat ini dan beberapa bulan kedepan, dinamika elit dan elektoral akan terus terjadi dan masih tercipta opsi-opsi yang terbuka," terangnya.
"Saya kira variabel ketua-ketua umum parpol lainnya, khususnya yang tergabung dalam KIB dan KIR menjadi faktor penting yang menentukan, baik format pasangan koalisi parpol maupun pasangan capres-cawapres yang akan didaftarkan ke KPU pada bulan oktober-november mendatang," imbuhnya.
Adapun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, berbagai pertemuan pimpinan partai politik dengan sejumlah tokoh yang gencar dilakukan dalam sepekan adalah bagian dari penjakan menuju Pemilu 2024.
Sebut saja rangkaian pertemuan antara mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dengan sejumlah pimpinan parpol seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.
Luhut juga menggelar makan siang bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Dedi, ada negosiasi politik dalam pertemuan-pertemuan itu.
"Pada dasarnya, semua tokoh elite nasional kita saat ini sedang lakukan negoisasi politik, baik mereka yang miliki kekuasaan di partai politik maupun tidak, tentu untuk kepentingan mereka di periode kekuasaan mendatang," kata Dedi kepada Republika, Ahad (7/5/2023).
Dedi menambahkan, dengan kondisi itu, sesama elite bisa saja berbeda kepentingan dan saling curiga akan menguat. Luhut sekalipun belum tentu membawa misi Jokowi, meskipun dalam beberapa ekspresi seolah masih loyal pada Presiden.
"Untuk itu, pertemuan dengan Surya Paloh dalam rangka tawar menawar kepentingan, Surya Paloh bisa saja memberikan peluang pada Luhut untuk kepentingan mendatang dan meminta untuk memberi dukungan pada koalisi Perubahan, termasuk pada Anies. Pun sebaliknya, Luhut membawa misi yang perlu ia titipkan pada Surya Paloh, juga pada elit lain yang bisa ia jangkau dan memastikan kepentingannya terjaga di periode mendatang," jelasnya.
Dedi mengatakan, apalagi Luhut dan Surya Paloh sama-sama politisi Golkar di masa lalu, sehingga keduanya punya hubungan yang baik dan bisa searah. Selain itu, Anies dari koalisi perubahan dinilai tidak mungkin melawan Jokowi secara vulgar tanpa mengambil beberapa tokoh yang bisa dipancing keluar dari kubu Jokowi. Menurutnya Luhut termasuk tokoh potensial yang bisa dianggap mendukung strategi Nasdem juga Anies.
"Begitu halnya dengan tokoh lain, Airlangga, Muhaimin, JK atau siapapun, mereka masih dalam tahapan saling mengakar peluang kerjasama untuk membangun koalisi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika