REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah makan siang. Luhut mengungkapkan, keduanya sempat menyinggung sekma dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Ya (skema capres) ada juga yang kita omongin," ujar Luhur di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Keduanya mengaku bertukar pandangan terkait sosok calon wakil presiden (cawapres) yang tepat untuk mendampingi nama-nama bakal capres saat ini. Bahkan, Luhut mengaku memberikan saran terkait cawapres untuk Anies Rasyid Baswedan.
"Ya kan saya ditanya, ya saya jawab. Saya tidak perlu cerita sama kamu (soal nama cawapres yang disarankan)," ujar Luhut.
Ia sendiri tak mau mengungkapkan lebih detail terkait pembahasannya bersama Surya Paloh. Namun inti dari pertemuan itu adalah keduanya bersepakat bahwa kepentingan negara lebih penting.
"Sama kami sepakat semua harus damai, karena itu kepentingan republik. Ada perbedaan-perbedaan ya itu hal yang wajar," ujar Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar itu.
Luhut kemudian ditanya terkait tidak diundangnya Partai Nasdem oleh Jokowi dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik. Ia menyebut keduanya tak menyinggung hal tersebut.
"Tidak, kita tidak singgung ke situ. Yang kita singgung tadi yang enak-enak saja," ujar Luhut.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki peran penting dalam memenangkan capres. Sehingga, ia mengimbau capres untuk tidak menjadi antitesa dari Jokowi.
"Jadi hati-hati ini capres-capres kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah hasilnya tahu sendiri," ujar Bahlil dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu (3/5/2023).
"Saya mau jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi, tapi kalau capres yang membikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya nanti juga akan ketahuan," sambungnya.
Ia berkaca terhadap banyaknya hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap Jokowi masih sangatlah tinggi. Padahal, masa kepemimpinannya tersisa tak lebih dari dua tahun lagi.
Pada salah satu survei terbaru dari Poltracking Indonesia, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada periode April 2023 mencapai 74,7 persen. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mengalami kenaikan.
"Di situ (survei) ada yang mengatakan juga bahwa apakah setuju presiden ke depan itu melanjutkan program Pak Jokowi? 65 persen setuju, kan kira-kira begitu. Jadi kalau setuju, lalu kemudian ada yang capres yang tidak setuju dengan program Pak Jokowi, itu sama dengan membuat wayam naun nal maun itu," ujar Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika