REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik yang disampaikan oleh Bima Yudho membuka beragam persoalan di Provinsi Lampung. Salah satu persoalan mendasar yakni masalah infrastrutur. 

Menurut politikus Partai Gelora Lampung, Imron Rosadi, pemerintah daerah Lampung sepertinya tidak tahu skala prioritas apa yang ingin dikerjakan. "Perlu dievaluasi (Gubernur Lampung)," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (17/4/2024). 

Imron mengungkapkan, ada setidaknya dua hal yang perlu dievaluasi. Pertama yakni perihal pertanggungjawaban penggunaan APBD. Besaran anggaran yang mencapai Rp 8 triliun itu, ke mana saja digunakan. "Sampaikan ke publik, biarkan masyarakat mudah mengaksesnya," ujarnya.  

Kedua yakni perihal leadership atau kepemimpinanan. Ia berharap gubernur Lampung tidak 'berkuping tipis' atau mudah marah. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat sebaiknya ia mau mendengar masukan dari berbagai macam orang. "Jadi jangan gampang marah," katanya. 

Imron juga meminta anggota Dewan lebih berani dalam mengawal jalannya pemerintahan. Karena saat ini ada adagium beredar itu 'satu Bima' lebih baik dari anggota DRPD yang mingkem.  "Jadi ini DPRD juga harus tegas," katanya. 

Tak hanya itu, anggota DPR dari Lampung juga harus kuat melobi pemerintah pusat agar anggaran-anggaran pembangunan bisa banyak mengucur ke provinsi tersebut. "Karena kalau pakai APBD saja tidak cukup." 

Soal Bima, ia tak menampik mungkin salah memilih  beberapa diksi dan kata. Tapi jika  fokus kepada substansi yang disampaikannya, maka itu yang dirasakan bersama.  "Terima kasih Bima telah mewakili  ratusan anggota DPRD & DPR, DPD RI  asal Provinsi Lampung. Harusnya merekalah yang  menyuarakan aspirasi kami, masyarakat lampung yang tersebar di 15 Kabupaten Kota, 229 Kecamatan dan 2.651 Desa Kelurahan kini peran itu, kau ambil."

Ikuti Whatsapp Channel Republika