REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —  Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyampaikan bahwa kritikan masyarakat terhadap kebijakan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait kebijakan pembongkaran trotoar atau jalur pedestrian dan jalur sepeda adalah hal biasa saja. Namun Irjen Karyoto memiliki tanggapan  sendiri mengenai pembongkaran trotoar dan rekayasa lalu lintas di Simpang Santa tersebut.

“Saya sampaikan dulunya memang (trotoar) itu jalan raya. Saya tahu karena saya tinggal di situ dari 2011 jadi udah 10 tahun,” ujar Irjen Karyoto saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (17/4).

Kemudian ketika jalan raya tersebut dibangun jalur pedestrian dan juga sepeda, kata Irjen Karyoto, terjadi penyempitan jalan raya. Akibatnya berpengaruh pada kepadatan arus lalu lintas yang berujung kemacetan di kawasan Simpang Santa tersebut. Karena selain jalannya menyempit juga ada pertemuan jalur dari arah Jalan Wijaya, dari arah Senopati serta Kuncit dan ditambah adanya traffic light.

“Ketika kemarin ada pembangunan (trotoar) itu disempitkan yang tiga lajur menjadi satu setengah akhirnya gagal naik. Gagal naik ketika lampu merah begitu hijau masuk ini hijaunya mesti ngekor kebelakang masih belum tertampung,” jelas mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Irjen Karyoto juga mengakui adanya kritikan dari masyarakat terkait penutupan putaran balik atau U turn Simpang Santa. Hanya saja ia melihat sebagian dari kritik terhadap penutupan U turn Simpang Santa tidak realistis. Sebab, langkah penutupan U turn itu dilakukan untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut.

"Kami rekayasa dengan tujuan bisa memperlancar. Kalau itu dilancarkan kita bikin putaran arah besar, kalau itu lancar itu akan lebih lancar. Dari Wijaya juga lancar, dari Senopati juga lancar, dari Tendean ke arah Mabes Polri juga lancar," terang Irjen Karyoto.

Namun demikian, Irjen Karyoto belum dapat memastikan apakah kebijakan penutupan U turn Simpang Santa akan dipermanenkan atau tidak. Hingga saat ini pihaknya bersama stakeholder terkait masih akan melihat hasil dari kebijakan yang sempat menuai polemik tersebut. 

“Itu kalau memang sukses kita nanti terus kita akan berlakukan yang 07.00-10.00 WIB kita tutup puterin sampai jam-jam tidak rawan kita buka,” kata Irjen Karyoto. (Ali Mansur).

Ikuti Whatsapp Channel Republika