REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan bahwa ada tiga opsi yang dapat diambil partainya dalam hal koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pertama adalah membentuk koalisi sendiri, mengingat PDIP sudah memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen.
"Kita juga punya opsi bekerja sama dengan blok kerja sama politik yang ada, misalnya dengan KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) atau dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," ujar Basarah dalam sebuah diskusi daring, dikutip Jumat (14/4/2023).
KIB adalah koalisi yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan KKIR dideklarasikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
"Atau kita juga siap kerja sama dengan apa yang disebut dengan kerja sama politik besar," ujar Basarah.
PDIP sendiri disebutnya memiliki strong point, karena satu-satunya partai politik yang bisa mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri. Karena, mereka telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Namun demikian, PDIP dipastikannya akan menjalin kerja sama politik dengan partai lain. Mengingat sejak pemilu langsung pada 2004, mereka selalu menjalin koalisi untuk menghadapi kontestasi.
"PDI Perjuangan membuktikan selalu bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Termasuk juga ketika 2019 yang telah berlangsung, artinya genetik PDI Perjuangan itu genetik gotong royong gitu, tetapi kemungkinan kerja sama gotong royong itu harus diletakkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang kita sepakati bersama," ujar Basarah.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya mendukung wacana pembentukan koalisi besar. Adapun saat ini, partai berlambang kepala banteng itu tetap mendorong kadernya sebagai capres pada 2024.
Jelasnya, partainya berpatokan kepada pidato Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Jakarta. Dalam pidatonya dan juga dikonfirmasi Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama capres dari PDIP sudah ada di kantong Megawati.
"PDIP mendukung pembentukan kerja sama pokitik yang kuat, cuma PDIP masih stuck akan mengusung capres dari internal," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/4).
"Pidato Ketua Umum pada hari ultah di bulan Januari, Ibu Ketum menegaskan bahwa kami DPP PDIP di bawah Ketum tetap akan mencalonkan calon dari internal partai," sambungnya.
Kendati demikian, ia melihat bahwa capres dari wacana koalisi besar belumlah ada. Sebab pembicaraannya harus dilakukan setara oleh para ketua umum partai politik yang tergabung dalam pemerintahan Jokowi itu.
"Pasti ada jalan keluarnya, kurang apa pertarungan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo dulu. Toh akhirnya ini Indonesia Bung, musyawarah mufakat di atas segala-galanya," ujar Said.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mikhael Rajamuda Bataona menilai opsi paling rasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menghadapi Pilpres 2024 adalah bergabung bersama-sama dengan koalisi besar. Meskipun, PDIP menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang bisa mengusung sendiri pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Koalisi kebangsaan atau koalisi all the president's men adalah opsi paling rasional bagi PDIP, meskipun PDIP sebagai partai pemenang pemilu memiliki golden ticket mengusung calon presiden sendiri untuk Pilpres 2024," katanya ketika dihubungi di Kupang, Kamis (13/4/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
