Jumat 14 Apr 2023 14:25 WIB

Dirut Fetty Bantah Ada Larangan SPG Memakai Jilbab di Sarinah

Andre Rosiade mendapat informasi dirut Sarinah melarang SPG berjilbab saat kerja.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Erik Purnama Putra
Pengunjung mengamati kain batik yang dijual di gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/7/2022).
Foto: ANTARA/Budi Prasetiyo
Pengunjung mengamati kain batik yang dijual di gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (5/7/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) PT Sarinah, Fetty Kwartati, menampik informasi yang menyebut karyawannya dilarang memakai hijab saat bekerja. Saat ini, sambung dia, baik di level karyawan toko, SPG, hingga direksi ada yang menggunakan hijab.

"Kita tidak ada policy yang melarang karyawan di level mana pun berhijab. Yang dilakukan di lapangan seperti itu," ujar Fetty saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Dia menyebut, banyak karyawan, dari SPG, karyawan kantor, admin, karyawan gudang sampai direksi memakai hijab saat bekerja. Dengan demikian, ia menegaskan, sama sekali tidak ada larangan penggunaan hijab di Sarinah.

Baca: DPR Kecam Dirut PT Sarinah Larang Karyawan Pakai Jilbab

Terkait pernyataan dari anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade yang mengungkapkan ada laporan larangan berhijab di Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pihaknya sedang memverifikasi informasi tersebut. "Secara klarifikasi yang mau saya sampaikan adalah tidak ada ketentuan, larangan atau aturan menggunakan hijab di lingkungan kerja Sarinah," ucap Fetty.

Tidak hanya itu, ia menyebut, manajemen Sarinah telah melakukan pertemuan dengan Kementerian BUMN dan holding pariwisata untuk membahas kabar larangan karyawan SPG memakai hijab tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya telah memberikan klarifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut menerima aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah, yang dilarang menggunakan hijab saat bekerja. Hal itu disampaikannya dalam dapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab, Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," ucap Andre di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2023).

Politikus Partai Gerindra itu lantas meminta agar tidak ada diskriminasi di perusahaan milik BUMN. Andre juga membandingkan dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai berhijab.

"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ujar Andre.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement