REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat jumlah pendatang baru yang masuk ke Ibu Kota biasanya mencapai belasan hingga puluhan ribu orang pascamudik. Pada momen Lebaran 1444 Hijriyah/2023 Masehi, Disdukcapil DKI mewanti-wanti para pendatang baru untuk tertib administrasi.
Di antaranya, dengan mendata kepastian tempat tinggal dan tempat kerja."Mudik Lebaran berimplikasi pada potensi bertambahnya jumlah pendatang yang berlipat dari jumlah pergerakan warga keluar Jakarta. Tercatat terjadi tren peningkatan jumlah pendatang di Jakarta tiap tahunnya," kata Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
Disdukcapil DKI mencatat pada 2020, jumlah pendatang baru yang masuk ke Jakarta sebanyak 113.814 orang. Angka tersebut meningkat sebanyak 25.926 orang menjadi 139.740 orang pada 2021. Lalu meningkat sebanyak 12.012 orang menjadi 151.752 orang pada 2022.
"Berdasarkan data penduduk pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2022, jumlah warga Jakarta sebanyak 11.317.271," ujar Budi.
Dari tren para pendatang dalam tiga tahun terakhir, Budi menyebut, latar belakang pendidikan pendatang cukup beragam. Untuk yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke bawah jumlahnya meningkat, yaitu sebesar 78,04 persen pada 2020, sebanyak 78,25 persen pada 2021, dan 78,49 persen pada 2022.
Sedangkan, yang berpenghasilan rendah cenderung fluktuatif, yakni sebesar 40,93 persen pada 2020, kemudian meningkat menjadi 47,61 persen pada 2021, dan menurun menjadi 45,64 persen tahun 2022. "Hal ini perlu diantisipasi lantaran berpotensi meningkatnya kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga masalah kriminalitas," ujar Budi.
Pihaknya memprediksi, untuk Lebaran 2023, jumlah pendatang baru pasca-Lebaran akan bertambah sebanyak 20-30 persen atau sekitar 36 ribu-40 ribu pendatang. Budi memastikan Pemprov DKI, akan lebih menertibkan administrasi kependudukan (adminduk), sehingga bisa memetakan potensi permasalahan dan dapat segera mengatasinya.
Para pendatang baru pun diminta agar melaporkan diri kepada RT/RW setempat. "Apalagi, ke depannya Jakarta akan menjadi kota global. Untuk itu, penataan perkotaan di berbagai lini sektor, termasuk sektor kependudukan, perlu ditingkatkan dan semakin tertib guna mengantisipasi dampak yang mungkin muncul," kata Budi. Eva Rianti