REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menilai, untuk mencapai target peningkatan literasi masyarakat diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan yang dapat menggeser mindset lama tentang perpustakaan. Salah satunya melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang menyasar masyarakat yang termarjinalkan.
"Melalui program ini, masyarakat diberi pelatihan untuk meningkatkan skill melalui buku-buku terapan yang ada di perpustakaan," kata Syarif dalam talkshow daring, Kamis (13/4/2023).
Dia menjelaskan, masyarakat yang termarjinalkan tersebut merupakan masyarakat di daerah kumuh, di daerah miskin, petani kecil, petambak kecil, buruh, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sampai ibu-ibu rumah tangga. Menurut dia, program yang sudah berjalan selama empat tahun itu mampu menjadikan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan, wahana belajar, melahirkan inovasi dan kreativitas masyarakat, bahkan mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Dia menambahkan, tujuan TPBIS diluncurkan adalah untuk menyelesaikan masalah yang diawali dari akar rumput. Sebab, kata dia, ciri-ciri negara maju salah satunya adalah mampu memberikan solusi dari permasalahan di tingkat paling bawah.
"Jadi, memang harus inklusif. Jika dahulu perpustakaan tradisional hanya mengumpulkan buku, dan menunggu masyarakat membaca, namun kini sudah berubah," kata dia.
Syarif menerangkan, pada abad ke-18, perpustakaan menjadi simbol bagi para bangsawan dan penguasa. Paradigma itu terus berubah hingga perpustakaan di era modern saat ini harus bisa menjangkau berbagai elemen masyarakat. Di mana, persoalan paling fundamental adalah tentang bagaimana menumbuhkan budaya baca.
"Jangan mengajak membaca kepada orang yang sedang lapar. Tapi, harus punya strategi bagaimana untuk melirik buku yang ada solusi jalan keluar dari masalah ekonomi, khususnya saat pandemi," kata Syarif.
Syarif melanjutkan, dalam pelaksanaan program TPBIS, pihaknya tidak pernah memandu masyarakat untuk memilih keahlian tertentu. Menurut dia, perpustakaan justru menyesuaikan dengan pilihan ekonomi masyarakat yang dikehendaki sesuai dengan potensi yang ada.
"Kami akan berkontribusi untuk mengoptimalkan dengan seluruh kemampuan untuk memfasilitasi sumber informasi yang relevan," jelas dia.
Menurut Syarif, pelatihan dan peningkatan skill untuk masyarakat termarjinalkan ini sangat penting. Sebab, mereka selama ini miskin karena empat hal. Pertama, penguasaan ilmu pengetahuan yang kurang. Kedua, inovasi dan kreativitas yang minim. Ketiga, akses terhadap permodalan yang kurang. Keempat adalah kultur masyarakat yang lebih banyak bertutur dibanding membaca.
Program TPBIS disambut baik oleh Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan. Putra menyatakan mendukung dan mengapresiasi program terobosan Perpusnas tersebut, yang dia nilai melebihi tugas serta tanggung jawab yang semestinya. "Perpusnas langsung jemput bola, dan programnya memang kena betul ke masyarakat. Sudah berjalan sejak 2018, ini perlu adjustment sana sini, dan komitmen besar pemerintah,” kata dia.
Politikus dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta itu menyebutkan, hadirnya Perpusnas bukan hanya mengajarkan teknis saja, tapi bagaimana mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat. “Banyak hal ditawarkan kalau sudah masuk buku, daya imajuinasi kemudian berkembang juga,” jelas Putra.
Putra menuturkan, dari program TPBIS masyarakat yang mendapatkan pelatihan mampu mengembangkan kemampuannya untuk menjadi mata pencaharian. Misal jika mau berdagang, bisa mencari pinjaman lunak ke bank-bank BUMN, mendapatkan pelatihan UMKM dari badan ekonomi dan kreatif untuk pengemasan produk dalam menjual dagangannya. “Ketika sudah kolaborasi dan berani keluar, kementerian akan menyambut,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
