REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly melantik lima orang pimpinan tinggi madya baru di lingkungan Kemenkumham. Yasonna berpesan agar mereka bijak menggunakan media sosial (medsos).
Yasonna mengimbau para pejabat baru menghindari perbuatan yang berpotensi memberikan dampak negatif serta mencoreng nama baik Kemenkumham di tengah pesatnya keterbukaan informasi.
"Hati-hati pakai medsos. Sedikit-sedikit viral. Juga hati-hati memfollow medsos. Bisa saja dideteksi oleh orang. Hati-hati, sekarang semuanya dengan mudah dapat ditrace. Itu saya minta saudara menggunakan medsos secara bertanggungjawab," kata Yasonna usai mengambil sumpah jabatan para pimti madya pada Selasa (4/4/2023).
Yasonna selanjutnya meminta para pejabat eselon I ini untuk melakukan berbagai terobosan kreatif dalam melaksanakan tugasnya.
"Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui digitalisasi, dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat," kata Yasonna.
Selain itu, Yasonna mengklaim Kemenkumham sebagai salah satu Kementerian terbaik. Ia meminta prestasi Kemenkumham tidak menurun setelah diduduki pejabat baru. Salah satu caranya dengan meningkatkan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi.
"Mau tidak mau, suka tidak suka, meningkatkan pelayanan publik yang baik harus dengan menggunakan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan publik kita," ucap Yasonna.
Yasonna mengingatkan para pejabat baru soal pentingnya kerjasama tim di Kemenkumham. Ia juga berpesan agar mereka tidak menyalahgunakan wewenang dan integritas.
"Bentuk team work yang solid untuk melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan yang baru atau membutuhkan perhatian khusus," kata Yasonna.
Diketahui, kelima orang pimti madya yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah Dirjen Kekayaan Intelektual (KI), Min Usihen yang menggantikan Razilu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen KI; serta Dirjen HAM Dhahana Putra yang meneruskan tugas sebelumnya sebagai Plt;Dirjen HAM.
Nama lainnya adalah Iwan Kurniawan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM yang menggantikan Asep Kurnia sebagai Kepala BPSDM Hukum dan HAM; Kepala BSK Hukum dan HAM, Y. Ambeg Paramarta yang menyulih Iwan Kurniawan sebagai Plt Kepala BSK Hukum dan HAM. Terakhir adalah Asep Kurnia dengan jabatan anyarnya sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.