Rabu 24 Jan 2024 16:40 WIB

Menkumham Yasonna Angkat Bicara Soal Isu Menteri Mundur

Menkumham Yasonna Laoly memberi sinyal tidak mempersalahkan soal isu menteri mundur

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.
Foto: dok Kemenkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memilih irit bicara mengenai rumor sejumlah menteri yang hendak mundur dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Yasonna mensinyalkan tak mempermasalahkan isu tersebut. 

"Pak, mohon tanggapan mengenai dorongan menteri mundur?" tanya Republika. 

Ketika ditanya terkait ada dorongan menteri mundur, Yasonna malah balik bertanya soal alasan menteri mundur. "Dari siapa (dorongannya)?" tanya balik Yasonna saat menghadiri peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) di Jawa Barat pada Rabu (24/1/2024). 

"Dari pak Mahfud pak," jawab Republika. 

"Itu silahkan pak Mahfud," timpal Yasonna. 

Yasonna memilih bergegas meninggalkan kerumunan wartawan saat dicecar mengenai isu tersebut. Yasonna beralasan tengah terburu-buru karena ada kegiatan lain. 

Namun Yasonna mensinyalkan tidak mundur dari jabatannya. Sebab Yasonna menyerahkan sepenuhnya rumor itu kepada Mahfud MD. 

"Silakan saja pak Mahfud saja," ujar Yasonna.

Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada momentum tepat. Pertimbangannya untuk mencegah potensi konflik kepentingan antara ia sebagai pejabat negara dan kontestan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, ia ingin memberikan contoh kepada menteri ataupun kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres, agar tak memanfaatkan jabatannya untuk hal yang bersifat elektoral. Meski tak menyebutkan namanya, diketahui Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan(Menhan) dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka merupakan Wali Kota Solo.

"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi," ujar Mahfud lewat siaran langsungnya, Selasa (23/1/2024) malam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement