Senin 03 Apr 2023 14:05 WIB

Pengamat Sebut Koalisi Besar Berat Menangkan Pilpres Jika Usung Prabowo

Pemilih Islam sudah ada Anies Baswedan, sementara nasionalis punya Ganjar Pranowo.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memberikan penjelasan kepada awak media usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023). Pertemuan selama satu jam itu salah setunya membahas pembentukan koalisi besar.
Foto: Republika/Febryan A
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memberikan penjelasan kepada awak media usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023). Pertemuan selama satu jam itu salah setunya membahas pembentukan koalisi besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Andriadi Achmad menilai koalisi besar tak menjamin kemenangan di Pilpres 2024. Ia mengatakan, koalisi besar partai politik harus diikuti dengan ketokohan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung.

Wacana koalisi besar ini muncul setelah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan lima ketua umum partai politik di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Kelima parpol merupakan pendukung pemerintah. Yakni, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan PPP.

Baca Juga

"Menurut hemat saya, sebesar apapun koalisi yang dibentuk jika ketokohan capres-cawapres tidak mampu mengimbangi bisa saja kalah seperti Pilpres tahun 2014," ujar Andriardi kepada Republika.co.id, Senin (3/4/2023).

Saat itu kata Andriardi, Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merupakan koalisi yang lebih besar dan mendominasi Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-JK. Tetapi realitasnya, justru dimenangkan koalisi KIK (Jokowi-JK).

Karenanya, jika koalisi besar yang disebut-sebut merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) ini mengusung Prabowo agak berat. Menurutnya, sosok Ketua Umum Partai Gerindra ini sudah kehilangan momentum.

Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC ini menjelaskan, untuk pemilih kalangan Islam sudah ada sosok Anies Baswedan dan untuk di kalangan nasionalis sudah ada Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Jika koalisi besar terbentuk maka potensi calon di pilpres ada tiga, dengan catatan PDIP maju mencalonkan diri dan satu lagi koalisi perubahan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat.

"Jika tiga pasang capres yang maju Prabowo, Anies, dan Ganjar Pranowo . Maka yang akan melaju ke putaran kedua adalah Anies versus Ganjar," ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Andriardi, jika yang di maju dari PDIP bukan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Maka ada dua kemungkinan, yaitu pertama satu putaran dimenangkan Anies atau kemungkinan kedua yaitu Anies versus Prabowo.

"Jika sudah berhadapan, kita sudah tahu pemenangnya yaitu Anies Baswedan," ujarnya.

Namun demikian, Andriardi ini menilai wacana koalisi besar ini juga masih cair dan dinamis. Hal ini karena masih ada kesempatan bagi partai politik untuk bermanuver.

"Kita lihat saja bagaimana kedepannya, karena koalisi masih sangat cair dan dinamis. Jika realitas KIR-KIB bersatu menjadi sebuah koalisi besar. Maka kemungkinan ada tiga arus utama terbentuk yaitu Koalisi KIB-KIR, Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat, dan PDIP sendiri," ujar Andriardi yang sedang menempuh studi Program Doktoral Ilmu Politik FISIP UI tersebut.

Sebelumnya, peluang terwujudnya koalisi besar semakin dekat setelah pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono dengan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2023). Dalam pertemuan diketahui membahas wacana koalisi besar tersebut.

Presiden Joko Widodo juga menanggapi positif terkait wacana pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari PKB dan Gerindra.

"Saya hanya bilang cocok," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Kantor DPP PAN di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).

Namun demikian, Jokowi menyerahkan seluruhnya kepada partai politik tersebut. Menurutnya, dia mendukung selama untuk kebaikan bangsa dan negara. "Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement