REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan mengaku PPP berharap PDIP ikut bergabung dalam pembahasan wacana koalisi besar. Menurut Usman, ketidakhadiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada silaturahim bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) dikarenakan Megawati Soekarnoputri tengah berada di luar negeri.
"Itu juga dibahas karena PDIP bagian dari koalisi (pemerintahan) kan. Jadi berharap PDIP bergabung dengan koalisi besar itu," ujar Usman saat dihubungi, Senin (3/4/2023).
Ia menambahkan, tak hadirnya PDIP dalam forum tersebut murni karena Megawati sedang berada di luar negeri. Tak ada alasan lain, seperti anggapan banyak pengamat yang menilai adanya ketidakcocokan.
"Hanya soal timing saja, sekarang terus membangun komunikasi, mudah-mudahan ke depan bisa ada kesepakatan untuk masuk kepada koalisi besar. Tentunya soal figur nanti disepakati, soal figur yang penting adalah pilihan rakyat," ujar Usman.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa koalisi besar tersebut bukanlah keinginan Jokowi. Wacana koalisi besar didasarkan pada keinginan elite partai politik untuk meneruskan koalisi pemerintahan yang sudah terbentuk.
"PPP mengharapkan ke depan ini dengan pertemuan ini koalisi yang ada sekarang itu bisa dipertahankan. Artinya bahwa yang ada di luar dengan koalisi KIB kalau bisa bergabung, supaya bisa jadi koalisi besar," ujar Usman.
Adapun koalisi besar ini disebutnya masih wacana yang tentunya akan terus dikomunikasikan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Termasuk mengemukanya nama pasangan Prabowo Subianto dengan Airlangga Hartarto.
"Soal Prabowo kemudian Airlangga semua masih, sampai sekarang KIB belum menggodok calon-calonnya, masih belum menentukan, masih terus berupaya mencari figur-figur yang dikehendaki rakyat," ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP itu.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto mengatakan perlu adanya kajian terhadap wacana koalisi besar untuk Pilpres 2024. Sebab, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam merealisasikan wacana tersebut.
Ia sendiri tak dalam posisi mendukung atau menolak wacana koalisi besar tersebut. Sebab kewenangan terkait Pilpres 2024, sepenuhnya merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
"Jadi kalau strateginya koalisi besar gimana Pak Pacul? Itu kan strategi mereka, analisis dulu dong tepat atau tidak. Coba tanya Pak Grand Master Utut Adrianto, ya toh. Bagaimana sewaktu waktu Anatoly Karpov dikalahkan. Kan gitu," ujar Bambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
"Itu kan lagi lagi pikiran strategi, itulah ruang dari para panglima tempur untuk mengabstraksikan di dalam pertemuan kayak apa jadinya," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
